KEBIJAKAN PEMERINTAH

Di AFMGM, Negara Asean Sepakat Penguatan Kerja Sama Pajak dan Kepabean

Dian Kurniati | Sabtu, 26 Agustus 2023 | 07:00 WIB
Di AFMGM, Negara Asean Sepakat Penguatan Kerja Sama Pajak dan Kepabean

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kelima kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kelima kanan), menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara ASEAN, dan sejumlah delegasi mengikuti sesi foto bersama saat pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN (AFMGM) ke-10 di Jakarta, Jumat (25/8/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Negara anggota Asean bersepakat untuk memperkuat kerja di bidang pajak dan kepabeanan dalam 10th The Asean Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM), hari ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan negara Asean berkomitmen memperkuat basis penerimaannya secara bersama-sama. Melalui kerja sama ini, negara Asean bakal saling berkolaborasi untuk mencegah terjadinya erosi basis pajak dan kepabeanan.

"Masing-masing dari Asean membutuhkan penerimaan pajak. Kita enggak mau mengambil basis pajaknya orang lain dan Indonesia juga enggak mau basis pajak di Indonesia diambil sama orang lain," katanya, dikutip pada Sabtu (26/8/2023).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan kerja sama ini mencakup bermacam aspek di antaranya pertukaran informasi serta mempercepat penyelesaian dan penerapan standar prosedur dan pedoman yang disepakati.

Dia menjelaskan kerja sama pajak dan kepabeanan di antara negara Asean sebetulnya telah berlangsung sejak ada inisiatif pertukaran data otomatis. Kerja sama ini bakal terus disempurnakan agar pertukaran data makin sempurna dan intensif.

Menurutnya, pertukaran data di antara otoritas pajak dan kepabeanan di Asean idealnya harus dapat terprediksi dan tepat waktu.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

"Pasti masih banyak sekali yang akan disempurnakan dalam mekanismenya, termasuk untuk custom, karena kita akan membentuk custom economic community," ujarnya.

Soal kepabeanan, Sri Mulyani menjelaskan setiap negara Asean ternyata memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, Laos tidak memiliki perbatasan negara dalam bentuk lautan.

Dengan berbagai kondisi yang ada di lapangan, negara Asean ingin memastikan aktivitas kepabeanan berjalan secara efisien dan aman.

"Karena bagaimana pun kita juga dihadapkan pada adanya safety atau security seperti lalu lintas barang yang memang ilegal," imbuhnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja