KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dewan Nasional Setujui Pembentukan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Muhamad Wildan | Jumat, 01 Desember 2023 | 10:30 WIB
Dewan Nasional Setujui Pembentukan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru

Menko Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartarto.

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menyetujui pembentukan 3 kawasan ekonomi khusus (KEK) baru antara lain KEK Setangga, KEK Tanjung Sauh, dan KEK Nipa.

Menko Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartarto mengatakan Dewan Nasional KEK selanjutnya akan merekomendasikan ketiga kawasan tersebut kepada presiden untuk ditetapkan melalui peraturan pemerintah (PP).

"Setelah KEK ditetapkan, akan diberikan waktu paling lama 3 tahun sampai KEK siap beroperasi dan dilakukan evaluasi pembangunan setiap tahunnya," katanya dikutip dari situs web Kemenko Perekonomian, Jumat (1/12/2023).

Baca Juga:
Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Secara terperinci, KEK Setangga memiliki luas lahan 668,3 hektare dengan target realisasi investasi mencapai Rp67,69 triliun. Kawasn ekonomi tersebut diproyeksikan mampu menyerap 78.999 tenaga kerja hingga 2053.

Pemerintah berharap kawasan ekonomi yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut bisa meningkatkan nilai tambah perkebunan, kehutanan, dan tambang melalui hilirisasi.

Nanti, hasil produksi pelaku usaha di KEK Setangga bakal berkontribusi terhadap ekspor, sekaligus mensubstitusi impor sesuai dengan rencana bisnis pada kegiatan industri produk refinery & biodiesel, fraksinasi, industri karet dan smelter nikel, industri besi, serta industri plywood.

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Selanjutnya, KEK Tanjung Sauh memiliki komitmen realisasi investasi senilai Rp199,6 triliun. Dari kawasan ekonomi tersebut, pemerintah memproyeksikan tenaga kerja yang dapat diserap mencapai 366.087 orang hingga 2053.

KEK tersebut memiliki rencana bisnis pengembangan industri komponen elektronik, industri perakitan dan industri berat, serta pengembangan energi PLTU dan solar panel sebagai pusat industri dan logistik penghubung Batam-Bintan.

Terakhir, KEK Nipa memiliki komitmen investasi senilai Rp16,46 triliun. Pemerintah memperkirakan kawasan ekonomi tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40.949 orang hingga 50 tahun ke depan.

KEK Nipa dibentuk guna mengoptimalkan peluang ekonomi di pulau terluar. Kawasan ini nantinya memiliki rencana bisnis cargo trading dengan penjualan finished goods ataupun intermediate goods untuk diserahkan ke pembeli dalam jumlah besar. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor