AMERIKA SERIKAT

Dewan Kota Seattle Setujui Penerapan Pajak Gula

Redaksi DDTCNews | Rabu, 07 Juni 2017 | 18:12 WIB
Dewan Kota Seattle Setujui Penerapan Pajak Gula

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Dewan Kota Seattle telah mengesahkan pajak baru atas minuman bersoda dan minuman yang mengandung gula lainnya (sugar tax) sebagai upaya untuk mendorong program makanan dan minuman yang sehat bagi warganya.

Wali Kota Seattle Ed Murray mengusulkan gagasan tersebut sejak Februari 2017 lalu. Hasil pendapatan dari sugar tax tersebut juga akan digunakan untuk membantu mengatasi kesenjangan pendidikan antara siswa kulit putih dan minoritas.

“Peraturan baru tersebut akan mengenakan pajak sebesar 1,75 sen per ons terhadap distributor minuman seperti Pepsi dan Coke, sports drinks, minuman berenergi dan minuman manis lainnya,” ungkapnya, Senin (5/6).

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Penerapan sugar tax juga mendapat dukungan dari para advokat kesehatan masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Mereka mengatakan akan mengurangi konsumsi minuman manis yang memiliki sedikit kandungan gizi, serta untuk mengurangi penyakit obesitas, diabetes dan masalah kesehatan lainnya.

Seattle bergabung dengan beberapa kota lainnya di seluruh negeri yang telah menerapkan sugar tax. Bulan lalu, para pemilih di Santa Fe dan New Mexico menolak proposal sugar tax, namun Philadelphia, San Francisco, Oakland, dan California telah menyetujui penerapan sugar tax.

Sementara itu, bisnis dan kelompok buruh menentang adanya kebijakan sugar tax, sebab kebijakan tersebut dinilai akan merugikan usaha kecil dan biaya pekerjaan. Beberapa pihak yang kontra lainnya mengatakan kebijakan tersebut akan mempengaruhi konsumen berpenghasilan rendah.

Untuk menjawab kekhawatiran kelompok buruh, seperti dilansir washingtonpost.com, Murray memaparkan sebagian pendapatan dari sugar tax juga akan diberikan untuk mendanai program pelatihan ulang dan penempatan kerja bagi pekerja yang terkena dampak pajak tersebut. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Kamis, 24 Oktober 2024 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP Mungkinkan Cabang untuk Bikin Bukti Potong PPh

Kamis, 24 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Target Swasembada Energi di Era Prabowo, Apa Strateginya?

Kamis, 24 Oktober 2024 | 16:00 WIB SWISS

Danai Program Pensiun, Negara Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Kamis, 24 Oktober 2024 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Eksportir Sawit, Ada Henti Layanan INATRADE Jelang Permendag 26/2024

Kamis, 24 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Masuk Tahap ke-14, Kantor Bea Cukai Terapkan secara Penuh CEISA 4.0

Kamis, 24 Oktober 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPN Mestinya Naik Jadi 12%, DPR Minta Tunggu Ekonomi Membaik

Kamis, 24 Oktober 2024 | 13:45 WIB UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

Profesional Pajak Perlu Kuasai Soft Skills, Ternyata Ini Alasannya

Kamis, 24 Oktober 2024 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: PKP Harus Upload Perincian Penyerahan Faktur Eceran

Kamis, 24 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Menteri Keuangan dari Masa ke Masa