UTANG NEGARA

Darmin: Utang Ini untuk Bangun Infrastruktur

Redaksi DDTCNews | Rabu, 21 Maret 2018 | 08:48 WIB
Darmin: Utang Ini untuk Bangun Infrastruktur

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu merilis posisi utang Indonesia yang sudah tembus lebih dari Rp4.000 triliun. Hal ini kemudian berkembang menjadi isu besar perihal besarnya angka pinjaman tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution punya pandangan tersendiri terkait kenaikan utang tersebut. Pembiayaan infrastruktur menjadi narasi utamanya.

"Sebetulnya pilihannya bisa saja pemerintah tidak menambah utang tapi infrastrukturnya mungkin diperlambat. Mau pilih yang mana? Bikin infrastruktur itu kan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat," katanya, Selasa (20/3).

Baca Juga:
Reformasi Pajak terkait Administrasi dan Kebijakan Terus Dijalankan

Menurutnya isu utang ini sudah bergeser dari isu ekonomi menjadi komoditas politik praktis. Untuk itu, ia menekankan bahwa sebagian besar utang pemerintah digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif meski manfaatnya tidak langsung dirasakan.

"Jadi itu hanya dikembangkan ke arah isu politik. Kita sudah jelaskan semuanya mengenai utang. Bahwa kita itu memang perlu membangun infrastruktur," paparnya.

Selain itu, utang Indonesia meningkat karena simpanan (saving) Indonesia tidak cukup besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini, menurutnya pemerintah secara intensif telah menjelaskan kepada masyarakat terkait penggunaan dana yang berasal dari utang.

Baca Juga:
Jaga Kualitas Infrastruktur, Jokowi Minta Kontraktor Tak Banting Harga

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menjelaskan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga tidak dapat langsung dirasakan bagaimana manfaatnya kepada masyarakat. Namun, dia memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

"Memang persoalannya kan membangun infrastruktur itu bukan setahun dua tahun. Dia itu membangun waduk bisa bertahun-tahun sehingga pengeluarannya sudah terjadi, tapi hasilnya belum dapat. Kenapa karena infrastrukturnya belum selesai tapi berjalan," tutupnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 08 Agustus 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Reformasi Pajak terkait Administrasi dan Kebijakan Terus Dijalankan

Kamis, 01 Agustus 2024 | 16:30 WIB PROYEK INFRASTRUKTUR

Jaga Kualitas Infrastruktur, Jokowi Minta Kontraktor Tak Banting Harga

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN