UTANG NEGARA

Darmin: Utang Ini untuk Bangun Infrastruktur

Redaksi DDTCNews | Rabu, 21 Maret 2018 | 08:48 WIB
Darmin: Utang Ini untuk Bangun Infrastruktur

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu merilis posisi utang Indonesia yang sudah tembus lebih dari Rp4.000 triliun. Hal ini kemudian berkembang menjadi isu besar perihal besarnya angka pinjaman tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution punya pandangan tersendiri terkait kenaikan utang tersebut. Pembiayaan infrastruktur menjadi narasi utamanya.

"Sebetulnya pilihannya bisa saja pemerintah tidak menambah utang tapi infrastrukturnya mungkin diperlambat. Mau pilih yang mana? Bikin infrastruktur itu kan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat," katanya, Selasa (20/3).

Baca Juga:
Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur Bakal Banyak Diserahkan ke Swasta

Menurutnya isu utang ini sudah bergeser dari isu ekonomi menjadi komoditas politik praktis. Untuk itu, ia menekankan bahwa sebagian besar utang pemerintah digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif meski manfaatnya tidak langsung dirasakan.

"Jadi itu hanya dikembangkan ke arah isu politik. Kita sudah jelaskan semuanya mengenai utang. Bahwa kita itu memang perlu membangun infrastruktur," paparnya.

Selain itu, utang Indonesia meningkat karena simpanan (saving) Indonesia tidak cukup besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini, menurutnya pemerintah secara intensif telah menjelaskan kepada masyarakat terkait penggunaan dana yang berasal dari utang.

Baca Juga:
Terbitkan Global Bond, Pemerintah Raup US$2 Miliar dan €1,4 miliar

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menjelaskan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga tidak dapat langsung dirasakan bagaimana manfaatnya kepada masyarakat. Namun, dia memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

"Memang persoalannya kan membangun infrastruktur itu bukan setahun dua tahun. Dia itu membangun waduk bisa bertahun-tahun sehingga pengeluarannya sudah terjadi, tapi hasilnya belum dapat. Kenapa karena infrastrukturnya belum selesai tapi berjalan," tutupnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 17 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur Bakal Banyak Diserahkan ke Swasta

Rabu, 30 Oktober 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DPR Buka Peluang Pembahasan Badan Penerimaan Negara

Kamis, 08 Agustus 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Reformasi Pajak terkait Administrasi dan Kebijakan Terus Dijalankan

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik