APBN 2020

Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

Redaksi DDTCNews | Senin, 22 April 2019 | 15:51 WIB
Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

Menko Perekonomian Darmin Nasution

JAKARTA, DDTCNews - Belanja infrastruktur dipastikan tetap mendapat porsi dalam agenda kerja tahun depan, meskipun kini fokus mulai bergeser kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan infrastruktur tetap berlanjut tahun depan. Pasalnya, pengerjaan sektor tersebut tidak bisa dilakukan setengah-setengah.

"Infrastruktur mulai dibangun dan bukan (selesai) dalam satu atau dua tahun. Perlu strategi untuk itu," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Strategi yang dimaksud Darmin adalah soal pembiayaan. Menurutnya, secara persentase baru 65% sampai 69% infrastruktur yang rampung dikerjakan dalam 5 tahun terakhir.

Agenda tersebut hematnya harus tetap dijalankan tahun depan. Oleh karena itu, pembiayaan di luar APBN menjadi opsi untuk merampungkan pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, beban anggaran dapat difokuskan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan vokasi menjadi agenda utama pemerintah di tahun ini dan 2020.

Baca Juga:
Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

"Barangkali dari 220 sekian (proyek infrastruktur) yang sudah selesai paling-paling 65%-69%, itu kan harus diteruskan walaupun anggaran belum tentu dari APBN. Sekarang, vokasi jelas mulai masuk dan beberapa perbaikan. Tetapi yang besarnya selain kelanjutan infrastruktur ya vokasi," paparnya.

Seperti diketahui, pemerintah mulai menyusun alokasi ketersediaan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Sektor pendidikan vokasi masuk sebagai prioritas kerja pemerintah di tahun depan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

Jumat, 18 Oktober 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Diberi Kemudahan Ekspor, Ini 6 Kriteria Eksportir Bereputasi Baik

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN