APBN 2020

Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

Redaksi DDTCNews | Senin, 22 April 2019 | 15:51 WIB
Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

Menko Perekonomian Darmin Nasution

JAKARTA, DDTCNews - Belanja infrastruktur dipastikan tetap mendapat porsi dalam agenda kerja tahun depan, meskipun kini fokus mulai bergeser kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan infrastruktur tetap berlanjut tahun depan. Pasalnya, pengerjaan sektor tersebut tidak bisa dilakukan setengah-setengah.

"Infrastruktur mulai dibangun dan bukan (selesai) dalam satu atau dua tahun. Perlu strategi untuk itu," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Baca Juga:
Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Strategi yang dimaksud Darmin adalah soal pembiayaan. Menurutnya, secara persentase baru 65% sampai 69% infrastruktur yang rampung dikerjakan dalam 5 tahun terakhir.

Agenda tersebut hematnya harus tetap dijalankan tahun depan. Oleh karena itu, pembiayaan di luar APBN menjadi opsi untuk merampungkan pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, beban anggaran dapat difokuskan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan vokasi menjadi agenda utama pemerintah di tahun ini dan 2020.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

"Barangkali dari 220 sekian (proyek infrastruktur) yang sudah selesai paling-paling 65%-69%, itu kan harus diteruskan walaupun anggaran belum tentu dari APBN. Sekarang, vokasi jelas mulai masuk dan beberapa perbaikan. Tetapi yang besarnya selain kelanjutan infrastruktur ya vokasi," paparnya.

Seperti diketahui, pemerintah mulai menyusun alokasi ketersediaan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Sektor pendidikan vokasi masuk sebagai prioritas kerja pemerintah di tahun depan. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Minggu, 22 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?