DAFTAR NEGATIF INVESTASI

Darmin: Kita Tidak Bisa Berpikir Politik Saja

Redaksi DDTCNews | Senin, 19 November 2018 | 17:30 WIB
Darmin: Kita Tidak Bisa Berpikir Politik Saja

Menko Perekonomian Darmin Nasution. 

JAKARTA, DDTCNews – Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan berbagai kebijakan ekonomi tetap harus diambil bersamaan dengan momentum tahun politik. Langkah ini untuk memberikan solusi atas dinamika permasalahan yang terjadi.

Dikeluarkannya beberapa bidang usaha dari daftar negatif investasi (DNI) sehingga investasi asing bisa masuk 100%, diakuinya, memang berpotensi memunculkan polemik. Namun, langkah ini harus diambil untuk menarik investasi masuk di industri-industri yang dibutuhkan Indonesia.

“Kita tahu ini tahun politik, tapi kita tidak bisa berpikir politik saja. Kita perlu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi, ya kita lakukan,” tutur Darmin dalam konferensi pers, Senin (19/11/2018).

Baca Juga:
DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Dia memaparkan dalam pohon industri Indonesia, banyak sekali bolongnya. Artinya, industri itu selalu diisi dengan langkah impor. Dengan demikian, ketergantungan impor akan terus meningkat jika tidak ada upaya untuk membangun industri di Tanah Air.

Ketergantungan impor ini pada gilirannya akan semakin menekan neraca transaksi berjalan. Padahal, pemerintah tengah berupaya menstabilkan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi pelebaran CAD.

CAD pada kuartal III/2018 senilai US$8,8 miliar atau sekitar 3,37% terhadap PDB. Angka ini sekaligus mencatatkan pelebaran dari capaian kuartal II/2018 senilai US$8,0 miliar atau sekitar 3,02% PDB. Secara kumulatif, CAD hingga kuartal III tahun ini sebesar 2,86% PDB.

Baca Juga:
PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Berbagai kebijakan yang diluncurkan dalam paket kebijakan ekonomi XVI, menurutnya, dilakukan untuk mengatasi cukup merepotkannya CAD. Meskipun masih dalam batas aman, upaya untuk mengatasi CAD tetap harus diambil sejak dini.

Darmin mengakui berbagai kebijakan, termasuk relaksasi DNI, memang tidak akan secara langsung dan drastis menurunkan CAD. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini akan terasa secara bertahap. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

Senin, 16 Desember 2024 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Paket Kebijakan Ekonomi yang Baru Harus Bisa Dongkrak Daya Beli

Kamis, 08 Juli 2021 | 12:59 WIB REFORMASI PAJAK

Soal Pemeriksaan Pajak di DJP, Darmin Nasution Harapkan Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra