KABUPATEN CIREBON

Daerah Ini Mulai Terapkan Pembayaran Pajak melalui QR Code

Redaksi DDTCNews | Rabu, 27 Januari 2021 | 13:45 WIB
Daerah Ini Mulai Terapkan Pembayaran Pajak melalui QR Code

Ilustrasi. (DDTCNews)

SUMBER, DDTCNews – Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan penerimaan pajak daerah, Pemkab Cirebon, Jawa Barat memutuskan untuk menjalin kerja sama dengan Bank BJB.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik berfokus kepada inovasi digital. Menurutnya, fokus inovasi digital tersebut salah satunya dengan cara menggandeng lembaga perbankan dan Bank Indonesia (BI).

"Inovasi tersebut hadir melalui pemanfaatan fasilitas Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran retribusi di pasar-pasar, fasilitas kesehatan, BUMDes, tempat parkir, dan pembayaran pajak," katanya, dikutip Rabu (27/1/2021).

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Imron menyatakan inovasi digital pelayanan publik di Kabupaten Cirebon akan terus ditingkatkan dengan perluasan cakupan layanan QRIS sebagai kanal pembayaran. Menurutnya, implementasi QRIS Bank BJB saat ini sudah mengakomodasi pembayaran transaksi layanan penerimaan daerah dari semua layanan elektronik seperti BJB Digi dan semua uang elektronik.

Menurutnya, Pemkab akan melakukan pelayanan berbasis digital secara bertahap guna menuju smart city. Adapun tujuan dari smart city adalah pemanfaatan perangkat elektronik sebagai solusi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto memastikan akan mendukung penuh program pemda untuk menciptakan smart city. Menurutnya, kerja sama pemda dengan perbankan di wilayah pesisir utara Jawa Barat bisa menjadi proyek percontohan bagi daerah lain yang ingin meningkatkan pelayanan publik berbasis digital.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

"Pemanfaatan perangkat teknologi merupakan hal yang niscaya perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman demi menciptakan pelayanan publik yang lebih praktis, efektif, efisien dan akuntabel," tuturnya seperti dilansir ayopurwakarta.com.

Kerja sama pemkab dan Bank BJB di antaranya meliputi pembayaran nontunai untuk 7 titik pasar, 4 Puskesmas, tempat parkir, terminal dan sejumlah BUMDes Smart. Pemerintah juga akan menerapkan pembayaran QRIS untuk setoran retribusi sampah dari masyarakat.

Sementara itu, pada sisi pajak daerah mengakomodir pungutan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Layanan elektronik pajak daerah di Kabupaten Cirebon melalui QRIS berlaku untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2). (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja