Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
PANGKALANKERINCI, DDTCNews - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Riau, berencana memangkas anggaran belanjanya hingga Rp200 miliar, menyusul kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat.
"TAPD masih memilah, program dan kegiatan mana saja yang akan dirasionalisasikan," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelalawan, Syahrul Syarif, Kamis (15/9).
Menurutnya, pemangkasan anggaran hingga Rp200 miliar bukanlah perkara mudah, lantaran banyak kegiatan yang sudah dan dalam pelaksanaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
"Sekarang ini masih berproses. Tentu penghitung rasionalisasi anggaran harus hati-hati," ujarnya seperti dilansir goriau.com.
TAPD menargetkan rasionalisasi akan tuntas pada akhir Setember ini. Sebab rasionalisasi anggaran erat kaitannya dengan penyerahan APBD Perubahan ke DPRD Pelalawan.
Meski begitu, Syahrul belum bisa membeberkan angka pasti anggaran yang akan dipangkas juga besaran anggaran sementara yang sudah terpangkas dari target Rp200 miliar.
"Kepastian angka dan mata anggarannya untuk sementara belum bisa kita sampaikan. Kita tunggu saja saat penyerahan APBD-P ke dewan," pungkasnya. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.