KEBIJAKAN CUKAI

Curhat Wamenkeu Soal Sulitnya Putuskan Kebijakan Cukai Rokok

Dian Kurniati | Kamis, 09 September 2021 | 14:10 WIB
Curhat Wamenkeu Soal Sulitnya Putuskan Kebijakan Cukai Rokok

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut perumusan kebijakan mengenai tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok semakin sulit dilakukan setiap tahunnya.

Pemerintah, ujarnya, mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyusun kebijakan untuk menaikkan tarif cukai rokok. Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai tarif cukai rokok bahkan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya cukup diputuskan oleh Menteri Keuangan.

"Beberapa hal menjadi dasar dari pemikiran rumusan kebijakannya. Ini bahkan dilakukan bukan hanya pada tingkat teknis, tetapi sampai dengan tingkat rapat dengan Bapak Presiden," katanya dalam webinar Industri Hasil Tembakau di Universitas Airlangga, Kamis (9/9/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Suahasil mengatakan beberapa dimensi yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan tarif cukai rokok yakni kesehatan, kesejahteraan petani, industri, tenaga kerja, dan penerimaan negara. Oleh karena itu, sejumlah kementerian teknis akan terlibat dalam pembahasan kebijakan tarif cukai yang dilakukan setiap tahun.

Suahasil menilai ada beragam pandangan yang akan muncul setiap kali pemerintah membicarakan kebijakan cukai rokok. Dari sisi petani dan industri, biasanya meminta kenaikan tarif yang kecil karena khawatir berdampak pada produksi dan tenaga kerja.

Sementara itu, sisi kesehatan mendorong pemerintah menaikkan tarif cukai secara signifikan untuk mengendalikan konsumsi rokok. Menurutnya, beberapa ahli juga berpendapat konsumsi atas produk hasil tembakau dalam jangka menengah dan panjang akan berdampak kepada kesehatan sehingga berpotensi meningkatkan kebutuhan biaya-biaya pada bidang kesehatan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Suahasil menyebut pemerintah akan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut secara proporsional. Dia juga memahami bahwa publik selalu menantikan kebijakan pemerintah tentang kenaikan tarif cukai rokok dalam beberapa waktu terakhir.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah selalu terbuka menerima berbagai usulan dari universitas atau akademisi mengenai arah kebijakan cukai rokok.

"Kami sangat senang kalau teman-teman dari hasil seminar ini bisa menyampaikan hasil pemikirannya. Tentu teman-teman Unair bisa menyusunnya menjadi usulan kebijakan yang baik dan tentu akan mewarnai kebijakan kami di masa datang," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN