Cukup Lebar, Rentang Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Disepakati 5,2%-5,8%

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi yang akan digunakan untuk menyusun RAPBN 2022 sekitar 5,2%-5,8%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan asumsi tersebut masih mencerminkan adanya ketidakpastian pada tahun depan akibat pandemi Covid-19. Pemerintah optimistis perekonomian akan membaik tetapi tetap mewaspadai berbagai risiko.

"Risiko yang di depan mata kita sudah jelas, yaitu kondisi pandemi yang harus kita terus tangani, vaksinasi yang harus terus kita perkuat, dan kondisi di lapangan yang terus harus dikelola dengan baik oleh pemerintah," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR, Rabu (9/6/2021).

Febrio mengatakan hingga saat ini sejumlah indikator telah menunjukkan adanya perbaikan ekonomi dan menimbulkan optimisme untuk 2022. Beberapa indikator itu terlihat dari sisi produksi, konsumsi masyarakat, serta penanganan Covid-19 setelah Lebaran.

Menurutnya, pemerintah akan terus melakukan pengkajian mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut sebelum menuangkannya dalam RUU APBN 2022.

"Saat ini kami memang melihat banyak sekali indikator-indikator, alasan-alasan bagi kami untuk agak optimistis dengan perkembangan aktivitas perekonomian kita," ujarnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan Banggar juga menyepakati asumsi 3 indikator ekonomi makro lainnya. Laju inflasi pada 2022 diperkirakan berada pada kisaran 2%-4%, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,32%-7,27%, serta nilai tukar rupiah Rp13.900-Rp15.000 per dolar AS.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5,5%-6,3%, tingkat kemiskinan 8,5%-9%, gini ratio 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia (IPM) 73,41-73,46. Adapun nilai tukar petani (NTP) ditargetkan berada dalam rentang 102-104, sedangkan nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 102-105. (kaw)