Cukai Plastik Berlaku Januari 2021, Industri Daur Ulang Bakal Terpacu

BERLIN, DDTCNews—Serikat pekerja dan kelompok lingkungan hidup menyambut baik rencana pemungutan cukai yang digagas Uni Eropa untuk produk plastik yang tidak bisa didaur ulang.

Lembaga nonprofit untuk perlindungan konsumen dan lingkungan, Deutsche Umwelthilfe (DUH) menyatakan rencana pungutan cukai produk plastik merupakan langkah maju dari Uni Eropa untuk menekan jumlah sampah plastik.

"Satu-satunya yang disayangkan adalah besaran pungutan yang belum terlalu berani. Tarif cukai sebesar €0,8 (setara dengan Rp13.500) per kg masih terlampau rendah," kata Manajer DUH Jurgen Resch dikutip Kamis (23/7/2020).

Resch berharap Uni Eropa bisa menaikkan tarif cukai ke depannya. Dia menilai tarif cukai yang tinggi untuk produk dengan eksternalitas negatif bisa menjadi cara paling ampuh untuk mengakhiri produksi sampah plastik.

Selain itu, pungutan cukai plastik disarankan untuk diperluas tidak hanya saat dikonsumsi oleh masyarakat. Menurutnya, pengenaan pajak plastik pada tingkat industri akan jauh lebih efektif.

"Parlemen Eropa dan Kanselir Merkel juga harus memastikan penerimaan dari kebijakan ini digunakan guna menekan limbah plastik. Selain itu, DUH juga menyarankan perlu adanya kuota minimum untuk penggunaan plastik daur ulang," ujar Resch.

Sementara itu, Federasi Serikat Buruh Austria (OGB) mendukung kebijakan cukai produk plastik tidak ramah lingkungan. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021 ini akan turut menumbuhkan industri daur ulang di kawasan Uni Eropa.

"Proses mendaur ulang sumber daya akan menjadi perhatian di masa depan. Ini merupakan kabar baik dengan adanya pajak plastik sekali pakai, pajak emisi karbon dan pajak digital," jelas Presiden OGB Wolfgang Katzian dilansir Waste Today Magazine. (rig)