BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Satukan Semua Aplikasi Pajak, Tak Perlu Unduh Per Aplikasi

Redaksi DDTCNews | Jumat, 31 Mei 2024 | 08:51 WIB
Coretax Satukan Semua Aplikasi Pajak, Tak Perlu Unduh Per Aplikasi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Implementasi coretax administration system (CTAS) akan mempermudah wajib pajak dalam menggunakan aplikasi perpajakan. Nantinya, semua aplikasi yang dibutuhkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya akan tersedia di coretax system. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (31/5/2024).

Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak (DJP) Angga Sukma Dhaniswara mengatakan aplikasi perpajakan akan tersedia pada coretax secara web based. Artinya, wajib pajak tidak perlu lagi repot-repot mengunduh aplikasi secara manual ke perangkat kerasnya.

"Dengan adanya coretax maka nanti cukup 1 aplikasi saja, cukup kita buka coretax di situ sudah ada beragam aplikasi yang digunakan sekarang, dan sifatnya web based," ujar Angga, dikutip Kamis (30/5/2024).

Baca Juga:
Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Nantinya, wajib pajak dapat mengakses layanan pajak secara elektronik sepanjang perangkat yang dimilikinya terkoneksi dengan internet.

"Tinggal dibuka saja laman coretax-nya, di situ ada menu membuat faktur bagi PKP, ada menu untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21 kalau dia pemberi kerja, ada PPh Pasal 23, dan sebagainya. Jadi beragam aplikasi dalam 1 aplikasi tunggal, harapannya jauh lebih mudah. Lagi-lagi sifatnya web based, tidak perlu install," ujar Angga.

Selain bahasan mengenai coretax system, ada pula pemberitaan mengenai aturan pengungkapan ketidakbenaran SPT, update penindakan yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), ketentuan tentang integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pengumuman tentang henti-layanan DJP Online.

Baca Juga:
Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Berikut ini ulasan artikel perpajakan selengkapnya.

Coretax Bisa Prediksi Potensi Penerimaan

Melalui coretax system, seluruh data terkait dengan wajib pajak akan masuk dalam portal akun wajib pajak (taxpayer account). Dengan data-data itu, DJP bisa melakukan langkah prediktif.

“DJP bisa tahu berdasarkan data yang ada, potential revenue dari wajib pajak-wajib pajak. Bisa memprediksi wajib pajak ini sebetulnya dalam tahun ini bisa masuk berapa [penerimaannya],” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi. (DDTCNews)

Batas Akhir Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Wajib pajak masih berkesempatan untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT meski sudah dilakukan pemeriksaan oleh DJP.

Baca Juga:
PMK Baru! Aturan Soal Restitusi Dipercepat Direvisi, Sesuaikan Coretax

Namun, wajib pajak hanya mempunyai kesempatan mengungkapkan ketidakbenaran SPT sepanjang dirjen pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

"Sepanjang SPHP belum disampaikan, wajib pajak masih berkesempatan mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT," bunyi laporan APBN Kita yang diterbitkan Kemenkeu. (DDTCNews)

Bea Cukai Lakukan 11.194 Penindakan

DJBC telah melaksanakan 11.194 penindakan hingga April 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan nilai barang hasil penindakan tersebut mencapai Rp1,7 triliun. Dari total penindakan, 50,2% di antaranya adalah penindakan terhadap hasil tembakau.

Baca Juga:
Kanwil DJP Jawa Timur II Kukuhkan 474 Relawan Pajak 2025

Pelaksanaan penindakan oleh DJBC tersebut tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, penindakan tersebut utamanya dilaksanakan terhadap barang kena cukai (BKC) yang dikategorikan ilegal. (DDTCNews)

Integrasi NIK-NPWP Jadi Penentu Bansos

Dengan implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP, pemerintah dapat melakukan profiling masyarakat dengan tepat. Hal ini akan berdampak pada akuntabilitas keputusan.

Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Angga Sukma Dhaniswara mengatakan mengatakan dengan integrasi NIK dan NPWP, pemerintah mempunyai keyword yang jelas saat memetakan penduduk.

Baca Juga:
Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

“Sehingga kalau kita bicara pemetaan atau profiling masyarakat ini bisa menggambarkan yang sebenarnya,” ujar Angga. (DDTCNews)

Layanan DJP Online Tak Bisa Diakses Sementara Waktu

Seluruh layanan aplikasi DJP tidak dapat diakses sementara pada akhir pekan ini.

Melalui laman resminya, DJP menyampaikan pengumuman tentang adanya pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan keuangan (TIK). Adanya pemeliharaan tersebut berdampak pada tidak dapat diaksesnya seluruh layanan aplikasi DJP untuk sementara waktu.

“Untuk sementara seluruh layanan aplikasi DJP tidak dapat diakses pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 mulai pukul 08.00 WIB s.d. hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 pukul 15.00 WIB,” bunyi pengumuman DJP. (DDTCNews) (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Kanwil DJP Jawa Timur II Kukuhkan 474 Relawan Pajak 2025

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6