KANADA

Cegah Spekulasi Properti, IMF Minta Kebijakan Pajak Diubah

Muhamad Wildan | Rabu, 24 Maret 2021 | 11:15 WIB
Cegah Spekulasi Properti, IMF Minta Kebijakan Pajak Diubah

Ilustrasi. (DDTCNews)

OTTAWA, DDTCNews – International Monetary Fund (IMF) mendorong Pemerintah Kanada untuk menerapkan desain sistem pajak properti yang dapat mencegah praktik spekulasi pembelian tanah dan bangunan.

Tak hanya itu, IMF menilai Pemerintah Kanada perlu menghindari penggunaan pengurangan pajak dan subsidi kepada pembeli properti. Hal ini dikarenakan langkah tersebut dinilai IMF bisa berpotensi menaikkan ketimpangan.

"IMF menyambut baik komitmen pemerintah untuk meningkatkan keterjangkauan harga. Namun, subsidi dan pengurangan pajak dikhawatirkan hanya menguntungkan mereka yang memiliki daya beli," sebut IMF dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (24/3/2021).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Untuk itu, IMF meminta Pemerintah Kanada terutama pemerintah negara bagian untuk mendesain kebijakan pajak yang bertujuan menekan praktik spekulasi properti. Sektor perbankan juga diminta untuk lebih prudent dalam memberikan kredit perumahan kepada debitur.

"Kontrak harus diatur sedemikian rupa agar peminjam dapat membayar beban bunga yang lebih tinggi pada masa yang akan datang," kata IMF.

Menurut laporan IMF, harga rumah di beberapa kota besar seperti Toronto, Vancouver, dan Hamilton sudah melampaui nominal yang dapat dijangkau. Masyarakat juga cenderung mengekspektasikan harga properti akan terus meningkat dalam waktu dekat.

Baca Juga:
Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Berdasarkan survei Nanos Research Group, sebanyak 6 dari 10 orang yang disurvei menilai harga properti akan terus meningkat dalam waktu 6 bulan ke depan. Tingginya ekspektasi ini tentunya sangat dikhawatirkan.

Hal ini dikarenakan ekspektasi masyarakat atas nilai properti tersebut akan makin meningkatkan harga properti serta aksi spekulasi dan membuat harga rumah makin tidak terjangkau oleh rumah tangga berpenghasilan rendah. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI