KANADA

Cegah Spekulasi Properti, IMF Minta Kebijakan Pajak Diubah

Muhamad Wildan | Rabu, 24 Maret 2021 | 11:15 WIB
Cegah Spekulasi Properti, IMF Minta Kebijakan Pajak Diubah

Ilustrasi. (DDTCNews)

OTTAWA, DDTCNews – International Monetary Fund (IMF) mendorong Pemerintah Kanada untuk menerapkan desain sistem pajak properti yang dapat mencegah praktik spekulasi pembelian tanah dan bangunan.

Tak hanya itu, IMF menilai Pemerintah Kanada perlu menghindari penggunaan pengurangan pajak dan subsidi kepada pembeli properti. Hal ini dikarenakan langkah tersebut dinilai IMF bisa berpotensi menaikkan ketimpangan.

"IMF menyambut baik komitmen pemerintah untuk meningkatkan keterjangkauan harga. Namun, subsidi dan pengurangan pajak dikhawatirkan hanya menguntungkan mereka yang memiliki daya beli," sebut IMF dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (24/3/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Untuk itu, IMF meminta Pemerintah Kanada terutama pemerintah negara bagian untuk mendesain kebijakan pajak yang bertujuan menekan praktik spekulasi properti. Sektor perbankan juga diminta untuk lebih prudent dalam memberikan kredit perumahan kepada debitur.

"Kontrak harus diatur sedemikian rupa agar peminjam dapat membayar beban bunga yang lebih tinggi pada masa yang akan datang," kata IMF.

Menurut laporan IMF, harga rumah di beberapa kota besar seperti Toronto, Vancouver, dan Hamilton sudah melampaui nominal yang dapat dijangkau. Masyarakat juga cenderung mengekspektasikan harga properti akan terus meningkat dalam waktu dekat.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Berdasarkan survei Nanos Research Group, sebanyak 6 dari 10 orang yang disurvei menilai harga properti akan terus meningkat dalam waktu 6 bulan ke depan. Tingginya ekspektasi ini tentunya sangat dikhawatirkan.

Hal ini dikarenakan ekspektasi masyarakat atas nilai properti tersebut akan makin meningkatkan harga properti serta aksi spekulasi dan membuat harga rumah makin tidak terjangkau oleh rumah tangga berpenghasilan rendah. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN