Cegah Penghindaran Pajak, Data Kendaraan Pakai Nama, NIK, atau Alamat

JAKARTA, DDTCNews - Pencatatan kepemilikan kendaraan bermotor untuk keperluan pajak kendaraan bermotor (PKB) di DKI Jakarta bakal didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan (NIK), atau alamat.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan ini diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam rangka mencegah penghindaran pajak oleh pemilik kendaraan.

"Untuk mengantisipasi penghindaran pajak oleh wajib pajak, raperda ini mengatur kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan nama, NIK, atau alamat yang sama," ujar Heru, dikutip Sabtu (4/11/2023).

Bila data kepemilikan kendaraan bermotor menunjukkan seorang wajib pajak memiliki 2 kendaraan bermotor atau lebih, tarif PKB progresif bakal diberlakukan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.

"Selain itu, dilakukan kerja sama dengan dinas dukcapil terkait dengan integrasi data kependudukan dengan data kepemilikan kendaraan bermotor," ujar Heru.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta sedang mengebut pembahasan raperda PDRD dalam rangka memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Sesuai dengan UU HKPD, seluruh pemda harus menyesuaikan perda PDRD yang berlaku di daerahnya masing-masing dengan ketentuan PDRD dalam UU HKPD. Ketentuan PDRD dalam UU HKPD mulai berlaku paling lambat pada 5 Januari 2024.

Setelah raperda PDRD disetujui DPRD, raperda tersebut nantinya masih perlu dikirimkan ke ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk dievaluasi. Kemendagri berwenang menguji kesesuaian raperda dengan UU HKPD, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, sedangkan Kemenkeu berwenang menguji kesesuaian raperda dengan kebijakan fiskal nasional. (sap)