Cegah Pekerja Informal Mudik, Jokowi Minta Penyaluran BLT Dipercepat

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo meminta penyaluran bantuan langsung tunai untuk kelompok pekerja informal yang terdampak virus Corona dipercepat agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari.

Jokowi menilai banyaknya pekerja informal yang mudik lebih cepat karena telah kehilangan penghasilan akibat virus corona. Apalagi sejak diterapkannya kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Saya minta percepatan program jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal, seperti buruh harian, asongan dan lainnya,” katanya saat membuat rapat terbatas melalui konferensi video, Senin (30/3/2020).

Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta dan sekitarnya, mobilitas orang dari Jakarta ke luar membesar. Selama 8 hari terakhir, tercatat 876 armada bus antarprovinsi membawa sekitar 14.000 penumpang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY.

Angka itu belum termasuk yang menggunakan mobil pribadi maupun transportasi massal lainnya, misalnya kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Kondisi ini jelas berlawanan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Jokowi pun meminta program-program jaring pengaman sosial yang telah disiapkan untuk mengatasi dampak virus Corona segera direalisasikan. Misalnya penambahan nilai bantuan untuk penerima program keluarga harapan (PKH).

Kemudian, program bantuan langsung tunai (BLT) untuk para pekerja informal dan pemilik usaha kecil. Pemerintah sebelumnya memperkirakan penerima BLT ditaksir mencapai 29,3 juta keluarga.

Presiden juga meminta para menteri dan kepala daerah mengantisipasi meluasnya virus Corona dengan membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara lebih tegas.

Menurutnya imbauan dari para tokoh dan gubernur agar warga tidak mudik masih belum manjur. Untuk diketahui, pemudik yang meninggalkan Jabodetabek pada musim libur Lebaran tahun lalu mencapai 19,5 juta orang.

Jika ada warga yang terlanjur mudik, Jokowi meminta para gubernur dan bupati/wali kota untuk meningkatkan pengawasannya. Ambil contoh di DIY, di mana diterapkan protokol kesehatan yang ketat baik di desa maupun kelurahan terhadap pemudik.

“Saya juga perlu ingatkan agar dilakukan secara terukur. Terapkan protokol kesehatan dengan baik,” ujarnya. (rig)