KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Catatan IMF: Pajak Minimum Global Naikkan Beban PPh Badan Hingga 14%

Muhamad Wildan | Rabu, 13 April 2022 | 16:37 WIB
Catatan IMF: Pajak Minimum Global Naikkan Beban PPh Badan Hingga 14%

International Monetary Fund. (foto: financialexpress.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - IMF memperkirakan pajak korporasi yang harus dibayar oleh perusahaan multinasional akan naik sebesar 14% bila pajak korporasi minimum global diimplementasikan secara penuh.

Secara lebih terperinci, pajak korporasi minimum global sebesar 15% diproyeksikan akan meningkatkan pembayaran PPh badan secara global hingga 5,7%. Tambahan pembayaran pajak sebesar 8,1% berasal dari berkurangnya kompetisi tarif pajak antaryurisdiksi.

"Dorongan bagi perusahaan untuk menempatkan penghasilannya di negara dengan tarif pajak rendah akan berkurang karena adanya tarif minimal 15%," tulis IMF seperti dilansir straitstimes.com, dikutip Rabu (13/4/2022).

Baca Juga:
Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

Dalam proyeksinya, IMF mengasumsikan yurisdiksi-yurisdiksi dengan tarif pajak korporasi di bawah 15% akan meningkatkan tarif pajaknya menjadi setidaknya sebesar 15%. Bila hal ini terjadi, rata-rata tarif pajak korporasi secara global akan meningkat dari 22,2% menjadi 24,3%.

Meski demikian, proyeksi IMF ini tidak mempertimbangkan potensi adanya beberapa yurisdiksi yang tak melaksanakan ketentuan pajak minimum global meski telah turut menyetujui Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Faktanya, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) selaku fasilitator dari tercapainya konsensus sesungguhnya tak memiliki kekuatan dan kewenangan memaksa yurisdiksi Inclusive Framework untuk mengimplementasikan aturan tersebut.

Baca Juga:
Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Di AS dan Uni Eropa sendiri mulai muncul tantangan-tantangan politik yang berpotensi menghambat implementasi pajak korporasi minimum global pada tahun depan.

Adopsi pajak minimum global oleh AS berpotensi terhambat oleh suara parlemen Kongres AS yang masih terbelah. Adopsi pajak minimum global di Uni Eropa juga masih terhambat oleh sikap Polandia yang memandang Pilar 2 dan Pilar 1: Unified Approach harus diimplementasikan secara bersamaan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:20 WIB BUKU PAJAK

Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

Rabu, 09 Oktober 2024 | 16:17 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Rabu, 09 Oktober 2024 | 13:45 WIB LITERATUR PAJAK

Menginterpretasikan Laba Usaha dalam P3B (Tax Treaty), Baca Buku Ini

Senin, 07 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Demi Industri Pionir, Periode Tax Holiday Dipastikan akan Diperpanjang

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN