Catatan atas Skema Penunjukan Pemungut PPN PMSE, Ini Kata Kemenkeu

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan terdapat beberapa catatan dari penerapan aturan mekanisme penunjukan dalam pemungutan PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

International Tax Analyst BKF Kemenkeu Melani Dwi Astuti mengatakan setidaknya terdapat dua mekanisme pemungutan PPN PMSE di banyak negara. Pertama, perusahaan diberikan ruang atau sukarela untuk mendaftar sebagai pemungut PPN PMSE meskipun tidak memenuhi kriteria.

Kedua, pemerintah menetapkan kriteria pelaku usaha yang menjadi pemungut PPN PMSE. Melalui skema tersebut, semua perusahaan yang masuk kriteria wajib mendaftar sebagai pemungut PPN PMSE.

"Indonesia bukan keduanya, karena dilakukan melalui sistem penunjukan," katanya dalam acara FGD Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Barat bertajuk Pajak e-Commerce dan Tantangan dalam Era Digital, Rabu (22/9/2021).

Melani menjelaskan sistem penunjukan yang dianut Indonesia dalam administrasi PPN PMSE memiliki keunggulan dan kekurangan. Pada sisi yang menguntungkan, pemerintah dapat menunjuk pelaku usaha PMSE untuk memungut PPN PMSE meskipun belum memenuhi syarat.

Sementara itu, kekurangan dari sistem penunjukan yang berlaku saat ini adalah membuka potensi adanya perusahaan yang sudah memenuhi syarat, tetapi tidak bisa melakukan pemungutan lantaran belum ada surat penunjukan sebagaimana diatur dalam PMK No.48/2020.

"Hal yang jadi catatan, untuk perusahaan yang sudah penuhi syarat, terdapat kemungkinan tidak bisa lakukan pemungutan PPN PMSE karena belum ada surat penunjukan," tuturnya.

Melani menambahkan Kemenkeu melalui Ditjen Pajak (DJP) terus menambah jumlah perusahaan digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Sejak berlaku efektif pada Juli 2020, puluhan perusahaan digital sudah rutin memungut dan menyetorkan PPN PMSE.

"Jumlah platform ini sudah 81 perusahaan yang ditunjuk dengan realisasi penerimaan lebih dari Rp2,5 triliun," ujarnya. (rig)