PROVINSI SUMATERA SELATAN

Catat! Kendaraan yang Lunas Pajak Bakal Ditempeli Stiker Khusus

Dian Kurniati | Senin, 01 Maret 2021 | 10:00 WIB
Catat! Kendaraan yang Lunas Pajak Bakal Ditempeli Stiker Khusus

Ilustrasi. (DDTCNews)

PALEMBANG, DDTCNews – Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) akan meluncurkan stiker khusus bagi kendaraan yang telah melunasi pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengklaim stiker tanda lunas bayar PKB tersebut menjadi yang pertama di Indonesia. Menurutnya, pemasangan stiker merupakan bentuk apresiasi pemprov kepada kendaraan yang patuh pajak.

"Tujuannya ini bukan untuk hukuman tapi reward kepada pembayar pajak. Maka gerakan ini gerakan psikologi, bagaimana menyadarkan masyarakat untuk mau membayar pajak tepat waktu," katanya, dikutip Senin (1/3/2021).

Baca Juga:
Bekasi Sudah Cetak 1,26 Juta SPPT PBB Sejak Awal 2025

Herman menjelaskan pajak kendaraan dibutuhkan pemprov untuk mengerjakan berbagai program pembangunan wilayah. Untuk itu, ia menjanjikan pelayanan yang makin baik di kantor Samsat untuk pemilik kendaraan patuh membayar pajak.

Sebagai permulaan, ia memerintahkan semua kendaraan dinas di Sumsel untuk segera membayar pajak sehingga bisa ditempeli stiker. Perintah itu berlaku untuk kendaraan dinas di jajaran pemprov, bupati/wali kota, hingga level desa.

Herman menilai aparatur pemerintah daerah bisa menjadi teladan tentang kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Dia juga akan memberikan penghargaan kepada daerah yang tertib membayar pajak.

Baca Juga:
DJP Sebut 746.840 Wajib Pajak Sudah Laporkan SPT Tahunan 2024

Dia lantas meminta 29 kantor Samsat di Sumsel menginventarisasi kendaraan dinas yang belum membayar pajak, termasuk yang ada di tingkat desa. "Kalau ini optimal, saya yakin PAD kita akan lebih baik meski pada masa pandemi saat ini," ujar Herman.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumsel Neng Muhaiba menuturkan pemasangan stiker tanda lunas pembayaran PKB ini merupakan inisiasi dari gubernur. Bapenda lantas merealisasikan ide tersebut dalam bentuk stiker berbasis teknologi QR code.

Nantinya, para pemilik kendaraan dan petugas Samsat dapat mengecek status pajak kendaraan tersebut karena QR code-nya terhubung langsung dengan aplikasi Samsat dan dapat diakses melalui ponsel.

"Stiker hanya berlaku satu tahun untuk setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor dan telah memiliki pengamanan tinggi yang tidak dapat dipalsukan," katanya seperti dilansir palpres.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Selasa, 28 Januari 2025 | 07:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Bekasi Sudah Cetak 1,26 Juta SPPT PBB Sejak Awal 2025

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses