KABUPATEN SUKABUMI

Calon Bupati Ini Janjikan Pembebasan Pungutan Pajak PBB

Redaksi DDTCNews | Jumat, 02 Oktober 2020 | 11:30 WIB
Calon Bupati Ini Janjikan Pembebasan Pungutan Pajak PBB

Ilustrasi. (DDTCNews)

SUKABUMI, DDTCNews – Janji perubahan kebijakan pajak daerah mulai muncul sebagai agenda politik dalam perhelatan Pilkada serentak 2020. Salah satunya yaitu dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Adjo Sardjono-Iman Adinugraha mengatakan perubahan kebijakan pajak daerah menjadi salah satu program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Pasangan nomor urut 1 ini memiliki janji politik untuk mengubah kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Rencananya, agenda perubahan PBB-P2 menyasar kepada lahan pertanian yang akan dibebaskan dari pungutan pajak.

Baca Juga:
Di Depan Investor, Sri Mulyani: Kami Terus Usaha Benahi Coretax

"PBB dari pertanian itu pajak yang paling banyak tetapi nominal dari lahan pertaniannya itu sendiri tidak seberapa kepada pemasukan pendapatan asli daerah," kata Adjo, dikutip Jumat (02/10/2020).

Dia menjelaskan pembebasan PBB-P2 lahan pertanian tersebut akan menjadi insentif bagi petani untuk dapat fokus untuk menggarap lahan, meningkatkan produktivitas, dan tidak mengalihkan peruntukan lahan pertanian.

Realisasi setoran PBB-P2 dari lahan pertanian setiap tahun mencapai sekitar Rp10 miliar. Oleh karena itu, lanjut Adjo, kebijakan relaksasi ini tidak signifikan menggerus pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga:
Ada PMK Omnibus, Tarif PPN Mobil Bekas Tetap 1,1 Persen

“Kontribusi PBB-P2 secara total kepada PAD berkisar pada angka Rp40 miliar. Jumlah tersebut kurang dari 10% terhadap total setoran PAD Kabupaten Sukabumi yang sebesar Rp600 miliar,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Adjo, pembebasan PBB-P2 lahan pertanian akan menjadi sarana pemkab untuk melakukan pendataan ulang objek pajak di Kabupaten Sukabumi.

Dia menilai pendataan ulang objek pajak perlu dilakukan karena adanya tren penurunan lahan produktif khususnya untuk pertanian yang banyak beralih fungsi menjadi pemukiman atau tempat usaha.

"Ini akan menjadi perhatian kami dan juga untuk membantu sarana produksi pertanian," kata Adjo seperti dilansir sukabumiupdate.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

02 Oktober 2020 | 20:48 WIB

Janji-janji manis pada musim pilkada memang menjadi cara ampuh menarik minat masyarakat. Namun, janji pilkada yang berhubungan dengan pajak bukan hal yang sederhana untuk direalisasikan. Daripada membebaskan biaya pajak, bukankah lebih baik jika membenahi perpajakan itu sendiri. Mulai dari administrasi, proses hingga pemungutannya.

02 Oktober 2020 | 20:48 WIB

Janji-janji manis pada musim pilkada memang menjadi cara ampuh menarik minat masyarakat. Namun, janji pilkada yang berhubungan dengan pajak bukan hal yang sederhana untuk direalisasikan. Daripada membebaskan biaya pajak, bukankah lebih baik jika membenahi perpajakan itu sendiri. Mulai dari administrasi, proses hingga pemungutannya.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 11 Februari 2025 | 14:16 WIB CORETAX DJP

Di Depan Investor, Sri Mulyani: Kami Terus Usaha Benahi Coretax

Selasa, 11 Februari 2025 | 13:00 WIB PMK 11/2025

Ada PMK Omnibus, Tarif PPN Mobil Bekas Tetap 1,1 Persen

Selasa, 11 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Menu Impor Faktur Keluaran Coretax Lagi Perbaikan, Cek secara Berkala

Selasa, 11 Februari 2025 | 12:00 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Adopsi Standar-Standar OECD, Pemerintah Buka Opsi Siapkan Omnibus Law

BERITA PILIHAN
Selasa, 11 Februari 2025 | 14:16 WIB CORETAX DJP

Di Depan Investor, Sri Mulyani: Kami Terus Usaha Benahi Coretax

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:00 WIB PMK 8/2025

Indonesia Kenakan Bea Masuk Tambahan untuk Dua Produk Wol Ini

Selasa, 11 Februari 2025 | 13:13 WIB PERBANAS INSTITUTE

Yuk Daftar! Perbanas Gelar Seminar soal Outlook Hukum dan Ekonomi 2025

Selasa, 11 Februari 2025 | 13:00 WIB PMK 11/2025

Ada PMK Omnibus, Tarif PPN Mobil Bekas Tetap 1,1 Persen

Selasa, 11 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Menu Impor Faktur Keluaran Coretax Lagi Perbaikan, Cek secara Berkala

Selasa, 11 Februari 2025 | 12:00 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Adopsi Standar-Standar OECD, Pemerintah Buka Opsi Siapkan Omnibus Law

Selasa, 11 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

7 Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Jadi Petugas Pemeriksa Pajak Daerah

Selasa, 11 Februari 2025 | 10:19 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Aturan Cukai Minuman Manis Digodok, DPR Beberkan PR Pemerintah