IRLANDIA

Butuh Persetujuan Uni Eropa, Negara Ini Tunda Penerapan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 04 April 2018 | 19:02 WIB
Butuh Persetujuan Uni Eropa, Negara Ini Tunda Penerapan

DUBLIN, DDTCNews – Pemerintah Irlandia menunda pemberlakuan pajak gula (sugar tax) yang sebelumnya dijadwalkan akan berlaku mulai 6 April 2018. Rencananya, beleid itu akan dirilis pada 1 Mei 2018.

Dalam keterangan resmi, Departemen Keuangan Irlandia mengungkapkan penundaan itu memberi waktu bagi pemerintah untuk merampungkan proses administratif yang berkaitan dengan persetujuan bantuan negara (state aid approval) dari Komisi Uni Eropa.

“Pajak minuman berpemanis adalah kebijakan pertama yang ditinjau terlebih dulu oleh Dewan Komisi Eropa, para pemangku kepentingan telah diinformasikan mengenai perkembangan kebijakan ini. Ke depannya, kebijakan ini akan menjad acuan bagi negara lain yang ingin menerapkan sugar tax,” ungkap Depkeu Irlandia seperti dilansir foodbev.com, Selasa (3/4).

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

Lebih jauh, pajak minuman berpemanis itu bertujuan untuk mengurangi angka obesitas yang semakin meningkat di Irlandia. Apalagi, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation/WHO) telah memberi rekomendasi dan mengimbau agar menangani obesitas.

Kebijakan sugar tax menjadi salah satu upaya yang bisa diterapkan untuk mengatasi peningkatan angka obesitas. Harapannya, implementasi kebijakan itu bisa berpengaruh pada konsumsi minuman berpemanis bisa berkurang dan mendorong masyarakat untuk memilih minuman sehat.

Kemudian secara bersamaan, kebijakan itu juga memotivasi industri minuman ringan untuk mengkaji ulang mengenai pemberian pemanis atau kandungan gula tambahan, sehingga bisa menerbitkan produk minuman ringan yang lebih menyehatkan.

Di samping itu, Irlandia akan termasuk dalam beberapa negara yang menerapkan sugar tax, seperti halnya Inggris dan Afrika Selatan. Negara lain seperti Thailand pun dikabarkan akan menerapkan sugar tax dalam waktu dekat. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?