PENGAMPUNAN PAJAK

Buruh Unjuk Rasa, Ini Kata Menkeu

Redaksi DDTCNews | Kamis, 29 September 2016 | 17:15 WIB
Buruh Unjuk Rasa, Ini Kata Menkeu

JAKARTA, DDTCNews - Program pengampunan pajak (tax amnesty) hari ini kembali mendapat gangguan dari ribuan buruh yang berunjuk rasa hari ini. Para buruh meminta agar undang-undang (UU) tax amnesty dicabut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengetahuan yang kurang mendalam masih menjadi sumber utama penyebab munculnya unjuk rasa ini. Para buruh perlu mengetahui segala manfaat yang bisa ditimbulkan melalui program ini.

"Pemerintah akan tetap menjalankan program ini sesuai dengan UU yang berlaku, serta tetap mengedukasikan kepada seluruh masyarakat bahwa tax amnesty memiliki tujuan yang lebih besar untuk Indonesia," ujarnya di Jakarta, Kamis (29/9).

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Pemahaman atas manfaat tax amnesty menjadi hal terpenting untuk ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, buruh juga harus melihat manfaatnya secara holistik, tidak hanya dari satu sisi saja.

Ia menambahkan, cepat atau lambat program tax amnesty pun akan memperbaiki kondisi buruh. Dampak yang diberikan oleh tax amnesty sangat besar, terutama untuk pembangunan.

Adapun, pembangunan sumber daya juga akan tercapai melalui tax amnesty, yang akan semakin mempercepat perbaikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sri mengharapkan program ini juga mampu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat secara umum.

Selain menggugat UU tax amnesty, para buruh juga menyerukan pencabutan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 dan menaikan upah minimal 2017 sebesar Rp650.00, serta menolak memilih Ahok. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?