BPK Soroti Bantuan Sosial Saat Masa Pandemi Covid-19

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan beberapa catatan terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan langkah pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 masih perlu ditingkatkan. Catatan khusus dialamatkan untuk belanja sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi.

"Pada pemeriksaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih ditemukan dana bantuan sosial yang mengendap di perbankan," katanya dalam rapat virtual dengan tim pengawas DPR untuk penanganan Covid-19, Jumat (29/5/2020).

Achsanul menuturkan dana bantuan sosial yang mengendap di perbankan tersebut mencapai Rp1,8 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas bantuan pangan nontunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH).

Dia menuturkan saat pemeriksaan berlangsung, sekitar Rp300 miliar dikembalikan ke kas negara. Alhasil, masih menyisakan sekitar Rp1,5 triliun yang masih mengendap di perbankan. Temuan BPK ini, menurutnya, terjadi dari dua situasi.

Pertama, perbankan cenderung ingin menahan aliran bantuan sosial lebih lama. Kedua, Kemensos tidak melakukan pembaruan data secara berkala sehingga dana yang tidak tersalur dan mengendap di perbankan tidak terdeteksi oleh pemerintah.

Data yang tidak diperbarui ini juga disebabkan pembaruan data dari pemerintah daerah belum dilakukan secara komprehensif. Masih banyak daerah yang belum melaksanakan pembaruan data penerima bantuan sosial secara berkala. Hal ini kemudian membuat pasokan data terpadu kesejahteraan sosial dari daerah kepada pemerintah pusat menjadi tersendat.

"Kemensos langsung pass through bantuan sosial kepada perbankan agar serapan bagus. Namun, perbankan ingin dana ini lama dan ada jutaan nasabah tidak melakukan transaksi dan tidak bisa dipantau Kemensos. Hal ini karena tidak ada kerja sama yang detail dengan perbankan untuk dana mengendap ini," paparnya.

Oleh karena itu, Achsanul ingin ada perbaikan sistem di tingkat Kemensos untuk mencegah temuan serupa berulang dalam audit BPK. Hal ini khususnya terkait dengan belanja sosial untuk penanggulangan Covid-19.

“Kami sudah minta Kemensos untuk melakukan penelitian untuk bantuan sosial yang tidak tersalurkan ini agar tidak menjadi temuan berulang BPK," imbuhnya. (kaw)