RUMANIA

Bos Pajak Rumania Dipecat

Redaksi DDTCNews | Kamis, 10 Januari 2019 | 10:43 WIB
Bos Pajak Rumania Dipecat

Ilustrasi Victoria Palace. (foto: gov.ro)

BUCHAREST, DDTCNews – Pemerintah Rumania memecat Kepala Otoritas Pajak Misa pada awal tahun ini. Pemecatan terjadi ditengah kekhawatiran terkait defisit anggaran yang diperkirakan meningkat.

Bersamaan dengan pengumuman pemecatan pada Kamis (3/1/2018), Menteri Keuangan Rumania Eugen Teodorovici mengatakan otoritas pajak seharusnya mampu meningkatkan sistem pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dapat ditingkatkan.

“Ototitas fiskal perlu mengubah perilakunya secara radikal pada 2019,” ujarnya tanpa menyebut alasan pasti pemecatan itu, seperti dilansir dari Brecorder, Kamis (10/1/2019).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Padahal, sebelumnya, Misa memuji capaian pemungutan pajak di bawah kepemimpinannya. Misa mengklaim terjadi rekor tinggi pendapatan pajak pada 2018 sehingga defisit mencapai 2,9% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun lalu, di bawah batas 3% yang ditetapkan Uni Eropa.

Namun, beberapa analis dan pihak oposisi melihat ada pengeluaran publik yang telah melonjak karena kenaikan upah dan pensiun yang diberikan. Florin Citu, seorang politisi oposisi menuduh pemerintah telah memanipulasi indikator ekonomi.

Hitungan Mantan Kepala Otoritas Pajak Rumania Gelu Diaconu, defisit APBN pada tahun lalu sudah lebih dari 3% sehingga melebih ketentuan batas yang ditetapkan Uni Eropa. Hitungannya menggunakan metode yang diberlakukan Komisi Uni Eropa.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

“Tidak ada keraguan lagi, defisit Rumania telah tembus melebihi 3,0% terhadap PDB,” katanya.

Apalagi, pemerintah juga telah melakukan cara pengendalian defisit dengan memberlakukan pajak baru kepada perbankan dan perusahaan energi. Langkah ini memunculkan kemarahan dari kalangan pelaku bisnis di Rumania.

Sejauh ini, Kementerian Keuangan juga belum mengajukan rancangan undang—undang anggaran 2019. Ini terjadi karena minimnya dana untuk meningkatkan upah dan pensiun masyarakat sesuai janji partai Sosial Demokrat. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN