PEREKONOMIAN INDONESIA

BKF Sebut Konsumsi Pemerintah Jadi Sentral Pemulihan Ekonomi

Dian Kurniati | Jumat, 05 Februari 2021 | 14:10 WIB
BKF Sebut Konsumsi Pemerintah Jadi Sentral Pemulihan Ekonomi

Kepala BKF Febrio Kacaribu. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menilai kinerja perekonomian Indonesia terus menunjukkan arah pemulihan walaupun pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 tercatat kontraksi 2,07%.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan fase pemulihan ekonomi tersebut tercermin dari capaian pada kuartal IV/2020 yang minus 2,19%, lebih baik ketimbang kuartal II dan III/2020 yang masing-masing minus 5,32% dan minus 3,49. Pemulihan itu terutama ditopang belanja pemerintah.

"Peran konsumsi pemerintah tetap hadir sebagai sentral pemulihan, terbukti dengan kinerjanya yang mampu tetap tumbuh positif 1,8% di triwulan IV atau 1,9% secara keseluruhan 2020," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (5/2/2021).

Baca Juga:
Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

Febrio mengatakan pertumbuhan positif pada konsumsi pemerintah itu menunjukkan program pemulihan ekonomi nasional telah terakselerasi. Kontribusinya tidak hanya pada konsumsi pemerintah, tetapi juga untuk pendorong konsumsi rumah tangga dan investasi.

Konsumsi rumah tangga pada kuartal IV/2020 juga kembali menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan minus 3,6%, lebih baik dibandingkan dengan capaian pada kuartal II dan III/2020 minus 5,5% dan minus 4,0%. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga sepanjang 2020 minus 2,6%.

Febrio menilai perbaikan itu dikarenakan pemerintah memberikan berbagai bantuan sosial untuk memulihkan daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah dan rentan terhadap pandemi Covid-19.

Baca Juga:
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

Demikian pula pada komponen investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh minus 6,2% pada kuartal IV/2020. Menurut Febrio, perbaikan itu juga terlihat dari beberapa indikator investasi, seperti penjualan semen dan impor barang modal.

Dari sisi produksi, Febrio juga melihat telah ada perbaikan walaupun sebagian besar sektor usaha masih mengalami kontraksi sepanjang 2020. Sektor yang tumbuh positif adalah informasi dan komunikasi 10,9%, jasa kesehatan 16,5%, serta pertanian 2,6%.

Sementara sektor usaha yang berkontribusi besar terhadap perekonomian masih terkontraksi, yakni industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan jasa keuangan. Meski demikian, Febrio meyakini dukungan pemerintah terhadap dunia usaha dan UMKM akan terus mendorong perbaikan pada sektor-sektor tersebut.

Baca Juga:
Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Memasuki 2021, Febrio optimistis tren pemulihan ekonomi akan berlanjut sehingga pertumbuhannya bisa mencapai 5%. Beberapa indikator ekonomi juga telah menunjukkan perbaikan, seperti PMI Manufaktur dan tingkat keyakinan masyarakat.

Pemerintah, sambungnya, tetap akan fokus pada langkah-langkah antisipatif dan responsif untuk menekan penularan Covid-19 sekaligus mendorong keberlanjutan tren pemulihan ekonomi nasional. APBN 2021 juga terus diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, tetapi tetap konsolidatif dengan defisit 5,7% terhadap PDB.

"Program PEN terus dilanjutkan untuk memastikan penanganan Covid-19 terus berjalan secara efektif, menjaga daya beli masyarakat, serta menstimulasi pemulihan dunia usaha," ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

Minggu, 22 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

Minggu, 22 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?