SWEDIA

Bisnis Judi Online Ilegal Gerus Penerimaan Pajak Hingga Rp877 Miliar

Redaksi DDTCNews | Jumat, 18 Desember 2020 | 19:15 WIB
Bisnis Judi Online Ilegal Gerus Penerimaan Pajak Hingga Rp877 Miliar

Ilustrasi. (DDTCNews)

STOCKHOLM, DDTCNews – Menjamurnya bisnis judi online ilegal dan kebijakan pemerintah yang dinilai kontraproduktif bagi industri judi domestik menimbulkan potensi kerugian pajak hingga jutaan euro.

Fintan Costello, Direktur Pelaksana operator judi online bonusfinder.com mengatakan ketentuan judi online yang diperketat membuat eksodus penjudi daring ke situs ilegal. Imbasnya, penerimaan pajak yang hilang ditaksir mencapai €46 juta atau setara dengan Rp877 miliar pada 2020.

Menurut Costello, penerimaan pajak yang hilang cukup disayangkan. Dana tersebut tentu bisa dipakai pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya membayar gaji 1.000 perawat dan 1.400 petugas polisi.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selain itu dana yang berpotensi hilang tersebut juga bisa membayar gaji 599 politisi di Parlemen Swedia. "Regulasi yang berlebihan tidak akan berhasil, yang pada akhirnya membuat penjudi paling rentan terkena bahaya," katanya, dikutip Jumat (18/12/2020).

Costello menilai keputusan otoritas membatasi jumlah maksimal uang yang bisa dikeluarkan penjudi di lapak online pada Mei 2020 sangat kontraproduktif. Apalagi, pemerintah menambah aturan yang lebih ketat terkait dengan pemberian bonus bagi pemain baru.

Alhasil, tak sedikit penjudi daring Swedia berpindah ke situs judi ilegal yang tidak mengenal aturan pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Dia menyebutkan jika tidak ada perubahan regulasi maka pemerintah dan operator situs judi legal di Swedia akan merugi.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Oleh karena itu, Costello berharap regulasi judi online kembali dilonggarkan demi mencegah pangsa pasar bagi operator situs judi domestik terus tergerus dan kalah bersaing dengan situs tidak berizin. Pada gilirannya, penerimaan negara berpotensi terganggu.

"Dalam jangka pendek saja kebijakan ini telah menyebabkan puluhan juta euro pendapatan pajak hilang. Kami menyampaikan rekomendasi untuk menghentikan kebijakan yang merugikan industri," imbuhnya seperti dilansir europeangaming.eu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra