SWEDIA

Bisnis Judi Online Ilegal Gerus Penerimaan Pajak Hingga Rp877 Miliar

Redaksi DDTCNews | Jumat, 18 Desember 2020 | 19:15 WIB
Bisnis Judi Online Ilegal Gerus Penerimaan Pajak Hingga Rp877 Miliar

Ilustrasi. (DDTCNews)

STOCKHOLM, DDTCNews – Menjamurnya bisnis judi online ilegal dan kebijakan pemerintah yang dinilai kontraproduktif bagi industri judi domestik menimbulkan potensi kerugian pajak hingga jutaan euro.

Fintan Costello, Direktur Pelaksana operator judi online bonusfinder.com mengatakan ketentuan judi online yang diperketat membuat eksodus penjudi daring ke situs ilegal. Imbasnya, penerimaan pajak yang hilang ditaksir mencapai €46 juta atau setara dengan Rp877 miliar pada 2020.

Menurut Costello, penerimaan pajak yang hilang cukup disayangkan. Dana tersebut tentu bisa dipakai pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, misalnya membayar gaji 1.000 perawat dan 1.400 petugas polisi.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Selain itu dana yang berpotensi hilang tersebut juga bisa membayar gaji 599 politisi di Parlemen Swedia. "Regulasi yang berlebihan tidak akan berhasil, yang pada akhirnya membuat penjudi paling rentan terkena bahaya," katanya, dikutip Jumat (18/12/2020).

Costello menilai keputusan otoritas membatasi jumlah maksimal uang yang bisa dikeluarkan penjudi di lapak online pada Mei 2020 sangat kontraproduktif. Apalagi, pemerintah menambah aturan yang lebih ketat terkait dengan pemberian bonus bagi pemain baru.

Alhasil, tak sedikit penjudi daring Swedia berpindah ke situs judi ilegal yang tidak mengenal aturan pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Dia menyebutkan jika tidak ada perubahan regulasi maka pemerintah dan operator situs judi legal di Swedia akan merugi.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Oleh karena itu, Costello berharap regulasi judi online kembali dilonggarkan demi mencegah pangsa pasar bagi operator situs judi domestik terus tergerus dan kalah bersaing dengan situs tidak berizin. Pada gilirannya, penerimaan negara berpotensi terganggu.

"Dalam jangka pendek saja kebijakan ini telah menyebabkan puluhan juta euro pendapatan pajak hilang. Kami menyampaikan rekomendasi untuk menghentikan kebijakan yang merugikan industri," imbuhnya seperti dilansir europeangaming.eu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN