KEBIJAKAN PEMERINTAH

Biayai Defisit APBN, Bank Indonesia Masih Akan Beli SBN pada 2022

Muhamad Wildan | Senin, 16 Agustus 2021 | 19:30 WIB
Biayai Defisit APBN, Bank Indonesia Masih Akan Beli SBN pada 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2022 dan Nota Keuangan, Senin (16/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah masih akan mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia (BI) untuk membiayai defisit anggaran yang diperkirakan mencapai Rp868 triliun atau sekitar 4,85% dari nilai produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan otoritas fiskal dan otoritas moneter selama ini telah melakukan koordinasi yang baik dalam menjaga surat berharga negara (SBN) dan pembiayaan defisit yang kredibel.

"Kami akan melakukan pembiayaan secara pruden, baik melalui mekanisme pasar di dalam negeri maupun secara global," katanya, Senin (16/8/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Berdasarkan Pasal 23 RUU APBN 2022, pemerintah masih akan menerbitkan SBN yang nantinya bisa dibeli oleh Bank Indonesia pada pasar perdana sejalan dengan Perppu No. 1/2020 yang telah diundangkan melalui UU No. 2/2020.

Penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembeliannya oleh bank sentral akan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar SBN, pengaruh terhadap inflasi, jenis SBN yang diperdagangkan, dan kesinambungan keuangan kedua otoritas.

Total utang pembiayaan SBN neto pada RAPBN 2022 ditargetkan mencapai Rp991,28 triliun, atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi SBN neto tahun 2021 yang mencapai Rp992,84 triliun.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Sementara itu, total pembiayaan utang secara keseluruhan pada RAPBN 2022 ditargetkan mencapai Rp973,58 triliun, lebih rendah dari proyeksi pembiayaan utang pada 2021 yang mencapai Rp1.026,98 triliun.

Pembiayaan utang pada tahun depan yang menurutn tersebut tidak terlepas dari nominal pinjaman neto yang berbalik dari positif ke negatif. Artinya, pemerintah akan lebih banyak membayar cicilan pinjaman pada tahun depan ketimbang menarik pinjaman baru. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja