PEREKONOMIAN INDONESIA

BI Sebut Angka Inflasi 2022 dan 2023 Berisiko di Atas 4 Persen

Muhamad Wildan | Jumat, 02 September 2022 | 15:30 WIB
BI Sebut Angka Inflasi 2022 dan 2023 Berisiko di Atas 4 Persen

Ilustrasi. Kantor Bank Indonesia. (foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi masih akan relatif tinggi dan melampaui 4% hingga tahun depan menyusul masih tingginya harga energi dan pangan global.

Inflasi inti dan ekspektasi inflasi diperkirakan masih akan terdorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi, inflasi komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, dan tekanan inflasi dari sisi permintaan.

"Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan dapat mendorong inflasi pada tahun 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran 3,0±1%," tulis BI dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (2/9/2022).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Seperti diketahui, inflasi pada Agustus 2022 mencapai 4,69% atau lebih rendah dibandingkan dengan Juli yang mencapai 4,94%. Meski inflasi secara umum menurun, inflasi inti ternyata justru merangkak naik.

Inflasi inti pada bulan lalu mencapai 3,04% atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Juli 2022 sebesar 2,86%. Kenaikan inflasi inti didorong oleh kelompok pendidikan dan harga sewa rumah, tetapi tertahan oleh penurunan harga emas perhiasan.

Inflasi volatile food pada Agustus 2022 mencapai 8,93% atau turun dibandingkan dengan Juli yang mencapai 11,47%. Laju inflasi volatile food melambat berkat adanya panen cabai-cabaian dan bawang merah di beberapa pusat produksi.

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Meski demikian, harga beras dan telur ayam ras mulai mengalami kenaikan akibat berakhirnya masa panen dan naiknya permintaan.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bank sentral melalui stabilisasi harga oleh tim pengendali inflasi pusat dan daerah (TPIP/TPID) dan pelaksanaan gerakan nasional pengendali inflasi pangan (Gernas PIP).

Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga diminta untuk bekerja sama dalam mengontrol harga pangan. Apabila daerah mencetak inflasi di atas 5%, pemerintah daerah diminta segera menurunkan inflasi di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan catatan pemerintah, terdapat 66 kabupaten/kota dan 27 provinsi yang angka inflasinya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?