KEBIJAKAN MONETER

BI Perkirakan Inflasi Oktober 2022 Capai 5,88 Persen

Muhamad Wildan | Kamis, 20 Oktober 2022 | 17:30 WIB
BI Perkirakan Inflasi Oktober 2022 Capai 5,88 Persen

Suasana gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (12/10/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada bulan ini akan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi September 2022 yang mencapai 5,95%.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan proyeksi inflasi Oktober 2022 yang lebih rendah tersebut diambil berdasarkan survei pemantauan harga BI hingga pekan kedua.

"Dengan perkembangan tersebut, BI memandang inflasi tahun 2022 akan lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan awal, meski masih di atas sasaran 3,0±1%," katanya, Kamis (20/10/2022).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Berdasarkan Consensus Forecast, inflasi di Indonesia bakal mencapai 6,6%-6,7%. Namun, survei yang dilakukan BI menunjukkan inflasi pada bulan ini hanya akan 5,88%. Pada akhir tahun, inflasi diperkirakan sebesar 6,3% atau lebih rendah ketimbang ekspektasi.

Tingginya ekspektasi inflasi inilah yang juga menjadi salah satu alasan BI memutuskan untuk kembali meningkatkan suku bunga acuan sebesar 50 bps menjadi sebesar 4,75% melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada bulan ini.

Kenaikan suku bunga acuan juga bertujuan untuk menjaga inflasi inti hingga tahun depan. "Respons kebijakan suku bunga diarahkan untuk inflasi inti yang mencerminkan permintaan dan penawaran agregat," ujar Perry.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Perry menegaskan BI terus berupaya untuk menjaga inflasi inti tidak di atas 4% pada semester I/2023. Inflasi inti yang rendah diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, sekaligus mendorong konsumsi swasta.

Meski inflasi inti tidak mencapai 4%, lanjutnya, inflasi secara umum (headline inflation) diperkirakan tetap akan melampaui 4% pada semester I/2023 akibat base effect.

Untuk diketahui, inflasi melonjak dari 4,69% menjadi 5,95% pada September akibat kenaikan harga BBM. Namun, inflasi inti masih terjaga pada level 3,21%. Menurut BI, hal ini mengindikasikan dampak rambatan kenaikan harga BBM terhadap inflasi inti masih rendah. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja