PER-08/2020

Beleid Baru Penegasan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Ini

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 24 April 2020 | 18:29 WIB
Beleid Baru Penegasan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Ini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNEWS – Dirjen Pajak merilis beleid yang menegaskan penghitungan besarnya angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dengan tarif baru berlaku sejak masa pajak deadline penyampaian SPT tahunan PPh.

Penegasan ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No PER-08/PJ/2020. Beleid yang diteken pada 21 April 2020 ini dirilis untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak terkait dengan adanya penyesuaian tarif PPh wajib pajak badan sebagaimana diatur dalam Perpu 1/2020.

“Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 … berlaku sejak masa pajak batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh tahun pajak 2019,” demikian kutipan Pasal 6 beleid tersebut.

Baca Juga:
Coretax DJP Bakal Batasi Pelaporan SPT Tahunan Berbentuk Kertas

Dengan demikian, untuk wajib pajak yang melakukan pembukuan berdasarkan tahun kalender, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan tarif PPh badan 22% sudah mulai berlaku sejak masa pajak April 2020. Simak artikel 'Ini Contoh Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 dengan Tarif 22% WP Umum'.

Adapun Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa wajib pajak badan, kecuali wajib pajak masuk bursa yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif dalam Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, dapat menghitung angsuran pajak PPh Pasal 25 dengan tarif 22%.

Sementara itu, Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk wajib pajak masuk bursa yang mendapatkan fasilitas, perhitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 menggunakan tarif 19%. Adapun tarif 22% dan 19% tersebut sesuai amanat dalam Perpu 1/2020.

Baca Juga:
Coretax: Wajib Pajak Berhak untuk Tidak Memakai Data Prepopulated

Secara lebih terperinci, tarif 22% berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT). Selanjutnya, tarif tersebut akan diturunkan kembali menjadi 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Sementara itu, wajib pajak yang mendapatkan fasilitas dalam Pasal 17 ayat (2b) UU PPh dikenakan tarif 3% lebih rendah. Hal ini berarti tarif yang diperoleh wajib pajak golongan ini sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta 17% untuk tahun pajak 2022.

Adapun wajib pajak yang berhak mendapatkan tarif 3% lebih rendah tersebut adalah yang memenuhi tiga kriteria, yaitu wajib pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham diperdagangkan pada bursa efek paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu.

Baca Juga:
Status PKP Dicabut karena Telat Lapor SPT? Begini Penjelasan Fiskus

Dalam beleid ini ditegaskan penyesuaian tarif PPh badan memengaruhi besarnya angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (PPh Pasal 25) sedapat mungkin mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun pajak.

Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk setiap bulan karena terjadi penyesuaian tarif PPh wajib pajak badan berlaku bagi wajib pajak umum dan wajib pajak yang memiliki kewajiban laporan keuangan berkala.

Wajib pajak yang memiliki kewajiban laporan keuangan berkala meliputi: bank, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

25 April 2020 | 15:09 WIB

Beleid ini memang dibutuhkan supaya ada kejelasan bagi WP👍

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP Bakal Batasi Pelaporan SPT Tahunan Berbentuk Kertas

Jumat, 18 Oktober 2024 | 09:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax: Wajib Pajak Berhak untuk Tidak Memakai Data Prepopulated

Kamis, 17 Oktober 2024 | 11:30 WIB KP2KP SIDRAP

Status PKP Dicabut karena Telat Lapor SPT? Begini Penjelasan Fiskus

Kamis, 17 Oktober 2024 | 10:30 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Bayar dan Lapor Pajak Lebih Mudah via e-SPTPD, Kepatuhan Bakal Membaik

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN