Beleid Baru! Kemenkeu Revisi PMK Soal Pembayaran Setoran Bea dan Cukai

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) baru tentang pembayaran penerimaan negara untuk kepabeanan dan cukai, sekaligus merevisi peraturan sebelumnya yaitu PMK No. 40/2016.

Kemenkeu menilai PMK No. 148/2020 diterbitkan untuk meningkatkan pelayanan proses pembayaran dan penyetoran penerimaan negara untuk kepabeanan dan cukai secara elektronik melalui penyesuaian jenis penerimaan negara.

Selain itu, dalam PMK tersebut, Kemenkeu juga menambahkan lembaga agen persepsi lainnya sebagai collection agent untuk pembayaran penerimaan negara untuk kepabeanan dan cukai.

"[Untuk itu] perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan [PMK No. 40/2016]," bunyi bagian pertimbangan PMK No. 148/2020, Selasa (13/10/2020).

Pasal 2 PMK No. 148/2020, terdapat beberapa jenis penerimaan negara lainnya dari kegiatan impor, ekspor, dan barang kena cukai (BKC) yang mulai diatur dan tidak tertuang pada PMK sebelumnya.

Penerimaan negara yang dimaksud itu antara lain pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Ekspor hingga dana sawit serta penerimaan negara lainnya yang dipungut Ditjen Bea Cukai (DJBC) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada pasal baru yakni Pasal 2A, terdapat 2 pihak yang dapat memungut penerimaan negara yakni DJBC sendiri atau wajib pungut. Pada Pasal 1 PMK No. 148/2020, wajib pungut didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk membantu melakukan pemungutan penerimaan negara baik perpajakan maupun nonperpajakan.

PMK No. 148/2020 juga menambahkan satu ayat baru yakni Pasal 8A. Pada pasal tersebut, pembayaran ataupun penyetoran penerimaan negara ditetapkan dapat dilakukan oleh wajib bayar atau wajib setor melalui lembaga persepsi lainnya.

Pembayaran melalui lembaga persepsi tersebut lantas akan diterbitkan nomor transaksi lembaga persepsi lainnya (NTL). Pembayaran penerimaan negara yang dilakukan wajib bayar melalui lembaga persepsi lainnya dianggap sebagai bukti pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar pada bukti penerimaan negara (BPN).

PMK No. 148/2020 telah diundangkan pada 8 Oktober 2020 dan dinyatakan mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak PMK ini diundangkan. (rig)