Belanja Perpajakan Terus Merangkak Naik, BKF: Ikuti Aktivitas Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyebut estimasi belanja perpajakan terus mengalami kenaikan sejalan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Febrio mengatakan belanja perpajakan pada tahun ini diestimasi akan mencapai Rp352,8 triliun atau naik 9,1% dari tahun sebelumnya Rp323,5 triliun. Meski demikian, rasio belanja perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB diperkirakan tetap konstan.

"Untuk rasionya terhadap PDB ini relatif konstan sekitar 1,6% sampai 1,7%. Jadi ini memang insentif perpajakan belanja perpajakan yang mengikuti aktivitas ekonomi dari masyarakat," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, dikutip pada Selasa (11/6/2024).

Febrio mengatakan Kemenkeu rutin menyampaikan laporan belanja perpajakan setiap tahun. Sebagaimana rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada laporan tersebut kini juga turut disampaikan proyeksi belanja perpajakan untuk tahun-tahun berikutnya.

Dia menjelaskan belanja perpajakan akan selalu mengikuti aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya, belanja perpajakan PPN akan mengikuti aktivitas konsumsi masyarakat terhadap barang seperti sembako.

Hal ini terjadi karena sembako mendapat fasilitas tidak dipungut dan/atau pembebasan PPN. Belanja perpajakan untuk fasilitas ini sekitar Rp38 hingga Rp40 triliun dalam setahun.

Kemudian untuk PPh, UMKM menjadi penerima manfaat terbesar karena pemerintah memberikan berbagai insentif untuk kelompok tersebut. Terlebih, UU HPP telah mengatur wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam setahun tidak akan terkena pajak.

"Dapat kami sebutkan misalnya bahwa mayoritas dari belanja perpajakan ini dinikmati oleh UMKM dan rumah tangga," ujarnya.

Di sisi lain, Febrio memaparkan belanja perpajakan juga diarahkan untuk menarik investasi seperti melalui tax holiday dan tax allowance. Menurutnya, pemberian kedua fasilitas tersebut juga telah efektif mendatangkan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menghasilkan penerimaan perpajakan di masa depan.

Dia mencontohkan sepanjang periode 2018 sampai 2022, nilai fasilitas tax holiday dan tax allowance sekitar Rp20 triliun dengan investasi yang diciptakan sekitar Rp370 triliun.

"Itu tentunya dengan return on investment tertentu menghasilkan profit dan juga menghasilkan penerimaan perpajakan yang juga lebih tinggi daripada nilai tax holiday dan tax allowance yang kita berikan," imbuhnya. (sap)