KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Begini Strategi DJBC Tekan Peredaran Rokok Elektrik Ilegal

Dian Kurniati | Jumat, 28 Oktober 2022 | 13:30 WIB
Begini Strategi DJBC Tekan Peredaran Rokok Elektrik Ilegal

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan terus berupaya menekan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal, termasuk yang berupa rokok elektrik (REL).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardhana mengatakan peredaran rokok elektrik ilegal tidak hanya membahayakan, tetapi juga mengancam industri di dalam negeri. Selain itu, negara juga dirugikan karena ada potensi penerimaan cukai yang hilang.

"Walaupun saat ini tingkat konsumsi REL belum sebanyak rokok batangan, tetapi REL mulai dilirik banyak konsumen. Sayangnya, hal ini tidak diiringi dengan pengetahuan masyarakat tentang peredaran REL ilegal," katanya, dikutip pada Jumat (28/10/2022).

Baca Juga:
Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Hatta mengatakan rokok elektrik merupakan hasil tembakau cair, padat, atau bentuk lainnya dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lainnya dan dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik.

Secara umum, rokok elektrik terdiri dari rokok elektrik padat, rokok elektrik cair sistem terbuka, dan rokok elektrik cair sistem tertutup. Masyarakat juga mengenal rokok elektrik dengan nama vape, pods, dan vaporizer.

Rokok elektrik menjadi salah satu barang yang dikenakan cukai. Melalui PMK 217/2021, pemerintah membuat skema tarif cukai rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) menjadi lebih spesifik mulai tahun ini.

Baca Juga:
Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Hatta menyebut setiap produk rokok elektrik yang diperdagangkan harus dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagai bukti pelunasan cukai. DJBC pun berkomitmen memberantas peredaran rokok elektrik ilegal yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Sebagai upaya preventif, DJBC berupaya mengedukasi masyarakat bagaimana memeriksa legalitas rokok elektrik. Salah satunya melalui identifikasi pita cukai yang dapat dilakukan dalam 5 tahap, yakni cek keberadaan pita cukai, cek keasliannya, periksa kebaruannya, periksa kesesuaian kode personalisasi dengan pabrik yang tercantum pada BKC, dan periksa kesesuaian peruntukannya.

"Jika saat melakukan identifikasi terdapat satu tahap yang tidak sesuai maka sudah pasti ilegal," ujarnya.

Baca Juga:
Apa Itu Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai?

Keaslian pita cukai juga dapat diperiksa dengan cara antara lain melalui pengamatan di bawah sinar ultraviolet (UV) atau sinar matahari langsung dan menggunakan alat bantu. Beberapa alat bantu yang digunakan dalam proses identifikasi pita cukai misalnya kaca pembesar, lampu UV, holoreader atau holodetector, jarum, dan cairan kimia.

Secara kasat mata, pita cukai 2022 memiliki warna dasar kertas kemerahan, serat kasat mata berwarna jingga dan merah muda, serta cetakan pita cukai asli terlihat jelas dan tajam. Serat kasat mata pada pita cukai asli dapat dicungkil menggunakan jarum dan akan berubah warna menjadi hijau setelah diolesi cairan chemical sensitize A, serta muncul bercak-bercak berwarna biru dan hitam setelah diolesi chemical sensitize B.

Sementara jika menggunakan holoreader atau holodetector, keaslian pita cukai dapat diketahui jika pita cukai berhasil terbaca alat dan dinyatakan valid.

Baca Juga:
Apa Itu Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai?

Selain upaya preventif, DJBC melancarkan upaya represif untuk mencegah dan memberantas peredaran rokok elektrik ilegal melalui penindakan. Data penindakan DBBC mencatat ada sudah banyak rokok elektrik ilegal yang diberantas dalam beberapa waktu terakhir.

Sepanjang 2021, penindakan produk rokok elektrik berupa liquid sebanyak 1.085,86 liter, cartridge 13.393 buah, dan heatstick 2.160 batang. Sementara hingga Oktober 2022, produk rokok elektrik yang ditindak berupa liquid sebanyak 563,14 liter, cartridge 22.949 buah, dan heatstick 5.400 batang.

"Upaya penindakan terhadap REL ilegal telah dilaksanakan oleh unit-unit vertikal Bea Cukai di berbagai daerah," imbuhnya.

Dia menambahkan DJBC membutuhkan dukungan pengusaha dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik ilegal. Dalam hal ini, masyarakat dapat melaporkan peredaran rokok elektronik melalui berbagai jaringan komunikasi DJBC, seperti email, telepon, dan media sosial. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Rabu, 29 Januari 2025 | 12:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai?

Selasa, 28 Januari 2025 | 13:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses