Begini Pemilihan KLU dan Pengenaan Pajak untuk Afiliator Marketplace

JAKARTA, DDTCNews - Berkembangnya marketplace dan kanal media sosial membuat masyarakat memanfaatkan platform tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Contohnya, sekarang banyak warganet yang berprofesi menjadi afiliator pada marketplace.

Pada marketplace tertentu, afiliator wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika belum punya NPWP, calon afiliator tentu harus mendaftarkan dirinya melalui e-registration DJP Online. Dalam proses pendaftaran NPWP itulah, calon afiliator perlu memilih klasifikasi lapangan usaha (KLU). Lantas KLU apa yang cocok untuk profesi afiliator marketplace?

“Jika dilihat dari profesinya maka KLU yang paling mendekati adalah perdagangan eceran atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak,” ujar KPP Pratama Pangkalan Kerinci melalui media sosial, dikutip pada Rabu (25/9/2024).

Afiliator termasuk dalam KLU tersebut karena subgolongan tersebut mencakup pedagang perantara seperti agen komisi perdagangan eceran. Komisi tersebut diterima oleh pedagang eceran yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain.

Pada sebagian besar platform marketplace di Indonesia, skema pay-per-sale dipakai dalam pembayaran komisi kepada afiliator. Artinya, komisi diberikan apabila konsumen melakukan pembelian melalui tautan afiliasi dan besarnya sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh masing-masing platform.

Komisi tersebut akan dipungut PPh 21. Umumnya, platform marketplace yang akan melakukan pemotongan pajak, tetapi, ada kalanya platform mewajibkan afiliator yang bersangkutan untuk menyetorkan dan melaporkan sendiri PPh 21 yang terutang dari komisi yang diperoleh.

Penghasilan berupa komisi dari kegiatan afiliasi ini merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 21/26 dan akan dikenakan tarif pajak progresif sesuai dengan Undang-Undang (UU) 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dengan demikian, makin besar komisi yang diperoleh maka makin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan.

Perlu dicatat juga bahwa salah satu syarat mendaftar sebagai afiliator marketplace perlu mencantumkan NPWP. Bagi afiliator yang tidak memasukan NPWP akan diberlakukan tarif 20% lebih tinggi dari tarif pajak normal yang berlaku.

Sebagai afiliator, seseorang akan berperan membagikan tautan atau link toko online kepada khalayak. Afiliator juga bisa menjangkau pasar yang lebih luas dengan cara membuat video atau melakukan siarang langsung (live) di media sosial.

Selanjutnya, jika ada konsumen yang membeli produk yang ditawarkan oleh afiliator maka ada komisi atau imbalan yang diberikan oleh marketplace kepada afiliator.

Sesuai dengan PER-12/PJ/2022, KLU yang dipilih oleh wajib pajak akan digunakan oleh DJP untuk keperluan tertentu. Di antaranya, mendukung pengambilan kebijakan pemerintah, kepentingan administrasi data wajib pajak seperti pengelompokan berdasarkan kegiatan ekonomi, penyusunan norma penghitungan penghasilan neto, serta kepentingan perpajakan lainnya. (Syallom Aprinta Cahya Prasdani/sap)