DRY PORT

Begini Langkah Pemerintah Atasi Dwelling Time

Redaksi DDTCNews | Senin, 10 Oktober 2016 | 15:03 WIB
Begini Langkah Pemerintah Atasi Dwelling Time

JAKARTA, DDTCNews – Proses bongkar muat atau dwelling time terlalu memakan waktu sehingga pemerintah berencana akan mempercepatnya. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah 'pelabuhan kering' atau dry port yang akan dibangun oleh investor swasta.

Deputi III Bidang Kordinasi Infrastruktur Kementerian Kordinator Kemaritiman Ridwan Djamaludin mengatakan pembangunan terminal darat tersebut akan mempercepat dwelling time, sehingga lebih efisien.

“Dalam rapat hari ini, rencananya kami akan membangun dan mengembangkan dry port di sejumlah lokasi untuk melancarkan logistik dan mempercepat proses bongkar muat,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/10).

Baca Juga:
Kinerja Dwelling Time dalam 1 Dekade Terakhir

Adapun sejumlah lokasi sudah siap dibangun dry port tersebut, antara lain di kota-kota seperti Surabaya, Semarang, Tangerang, Belawan, dan sejumlah kawasan Indonesia timur. Saat ini, Cikarang menjadi satu-satunya lokasi yang tengah dilakukan pembangunan dry port.

Dalam pengembangan dry port tersebut, pemerintah telah berencana untuk menggandeng investor swasta. Investor swasta menjadi rekan pemerintah dalam melancarkan pembangunan ini.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah memerintahkan agar pembangunan di bidang kemaritiman perlu menggandeng pihak swasta untuk mempercepat prosesnya. Perintah tersebut direspons baik oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Baca Juga:
Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga sangat menginginkan proses bongkar muat bisa dipercepat. Di pelabuhan biasanya proses dwelling time bisa mencapai 3-5 hari per kapal, bahkan ada yang lebih dari 5 hari.

Hingga kini, dwelling time masih mengalami keterlambatan dan pemerintah menargetkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan bongkar muat ini nantinya hanya cukup dalam 2 hari saja untuk tiap kapal. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS LOGISTIK

Kinerja Dwelling Time dalam 1 Dekade Terakhir

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

Minggu, 11 Agustus 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Begini Strategi Pemerintah Turunkan Dwelling Time Jadi 2,9 Hari

Selasa, 11 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dwelling Time RI Masih Tinggi, Bea Cukai Beri Penjelasan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja