SPANYOL

Beda Ketentuan Hukum, Spanyol Tolak Permintaan Ekstradisi Swiss

Redaksi DDTCNews | Senin, 24 September 2018 | 17:46 WIB
Beda Ketentuan Hukum, Spanyol Tolak Permintaan Ekstradisi Swiss

Ilustrasi. 

MADRID, DDTCNews – Pengadilan Tinggi Spanyol telah menolak permintaan Swiss untuk mengekstradisi mantan analis komputer HSBC yang menyerahkan file perbankan rahasia kepada Otoritas Prancis. Saat itu, Otoritas Prancis tengah menyelidiki wajib pajak yang tidak mengungkap rekening asingnya.

Melansir Tax Notes International Vol.91 No.13, Pengadilan Tinggi Spanyol memutuskan Herve Falciani – yang menyerahkan rincian sekitar 24.000 klien HSBC kepada Otoritas Prancis – tidak bisa diekstradisi karena kejahatan itu hanya berlaku di Swiss dan tidak berlaku di Spanyol.

“Herve Falciani divonis in absentia atas tuduhan spionase industri dan diganjar 5 tahun penjara. Hukum Spanyol tidak memberlakukan ketentuan pidana serupa dengan aturan kerahasiaan data perbankan Swiss,” demikian putusan Pengadilan Tinggi Spanyol, seperti dikutip pada Senin (24/9/2018).

Baca Juga:
Resmi! Beli Rumah, PPN-nya Masih Ditanggung Pemerintah 100 Persen

Penolakan Pengadilan Tinggi Spanyol atas ekstradisi Falciani berlandaskan aturan pidana atas spionase industri di Spanyol tidak serupa dengan yang berlaku di Swiss. Terlebih, kasus pidana ini telah dievaluasi selama sidang ekstradisi sebelumnya.

Pengadilan Tinggi Spanyol pun membuktikan kesamaan permintaan ekstradisi saat ini dengan yang sebelumnya, yakni dalam hal ‘otoritas Swiss mengganjar Falciani 5 tahun penjara dikurangi 170 hari atas perampasan kebebasan’.

Para hakim menyimpulkan satu-satunya pembongkaran rahasia yang dilakukan Falciani adalah untuk memberikan informasi kepada otoritas intelijen keuangan, lembaga pajak dari berbagai negara, otoritas peradilan dan fiskal untuk mengolah data wajib pajak.

Baca Juga:
Data WP Diduga Bocor, Sri Mulyani: Ditangani DJP dan Tim IT Kemenkeu

Pengacara Hukum Pidana Almeria Luis Chabaneix menilai gagalnya permintaan ekstradisi karena aturan di Swiss tidak cukup mirip dengan hukum yang berlaku di Spanyol atas kasus pembocoran informasi rahasia kepada orang lain.

“Falciani hanya memberi informasi tersebut sebagai upaya membantu jaksa penuntut umum untuk mengejar para wajib pajak yang sengaja tidak mendeklarasikan pendapatannya. Namun, jelas menjadi pelanggaran jika terbukti upaya itu hanya untuk menguntungkan diri sendiri,” tutur Chabaneix.

Chabaneix melanjutkan upaya Falciani yang dituduh ingin memperkaya diri atas pembongkaran informasi itu bisa diajukan banding, walaupun hal ini tidak akan terjadi. “Tidak akan ada banding dalam persoalan ini. Jika jaksa tidak memintanya, maka hakim tidak dapat mengekstradisi orang terkait,” pungkasnya.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 September 2024 | 08:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Resmi! Beli Rumah, PPN-nya Masih Ditanggung Pemerintah 100 Persen

Kamis, 19 September 2024 | 13:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Data WP Diduga Bocor, Sri Mulyani: Ditangani DJP dan Tim IT Kemenkeu

Kamis, 19 September 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Data Wajib Pajak Bocor? DJP: Masih Didalami Tim Teknis

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN