KOTA SURABAYA

Banyak Pengusaha Tak Bayar Pajak Reklame, Ini Temuan DPRD

Muhamad Wildan | Kamis, 20 April 2023 | 12:00 WIB
Banyak Pengusaha Tak Bayar Pajak Reklame, Ini Temuan DPRD

Ilustrasi.

SURABAYA, DDTCNews - Pansus Raperda Reklame DPRD menemukan masih banyak pengusaha yang tidak membayar pajak reklame kepada Pemkot Surabaya.

Ketua Pansus Raperda Reklame DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan tidak sedikit reklame yang ada di Surabaya ditempatkan secara sembarangan dan diselenggarakan oleh perusahaan bodong tanpa alamat yang jelas.

"Dari 113, hanya 63 wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban membayar pajak. Sedangkan yang lain ada 6 yang sudah dibongkar, sisanya setelah didatangi Satpol PP baru membayar," katanya, dikutip pada Kamis (20/4/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selanjutnya, dari total 84 pengusaha reklame yang terdaftar di Pemkot Surabaya, diketahui terdapat 6 perusahaan bodong yang tidak jelas keberadaannya. Hal ini diketahui lantaran keenam perusahaan tersebut menggunakan alamat palsu.

"Ternyata ada 6 yang bodong. Nah ini kan reklame bodong yang pasti merugikan kita semua karena tidak ada pembayaran pajak dan retribusi ke Pemkot Surabaya," ujar Fathoni seperti dilansir petisi.co.

Pansus juga menemukan adanya pengusaha reklame yang terindikasi melakukan penebangan pohon guna mendirikan papan reklame tanpa menyampaikan laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Fathoni menuturkan perusahaan reklame tersebut seharusnya mengajukan izin perampingan atau penebangan pohon kepada Pemkot Surabaya sehingga pohon yang ditebang tersebut bisa diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Achmad Eka Mardijanto menyebut dinas lingkungan akan segera melakukan pengecekan atas pohon-pohon di Kota Surabaya.

"Bila ada yang melakukan penebangan atau pendirian reklame ya harus diganti," tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja