Banyak Motor Dinas Belum Bayar Pajak, Disarankan Ikut Pemutihan

SELUMA, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Seluma, Bengkulu mencatat tunggakan pajak kendaraan bermotor pada kendaraan dinas mencapai Rp1,2 miliar.

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Seluma Pitaimiko mengatakan tunggakan pajak tersebut berasal dari ratusan unit kendaraan dinas. Dia menyayangkan rendahnya kesadaran pengguna kendaraan dinas untuk merawat aset daerah, termasuk membayar pajak.

"Untuk tunggakan kendaraan dinas di Seluma cukup tinggi karena kesadaran pembayaran pajak minim," katanya, dikutip pada Selasa (29/6/2021).

Pitaimiko mengatakan terdapat 844 unit kendaraan dinas yang menunggak pajak, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Pada kendaraan roda dua yang sebanyak 675 unit, tunggakan pajaknya tercatat Rp352 juta. Sementara pada 169 unit mobil dinas, tunggakan pajaknya mencapai Rp946 juta.

Menurutnya, pajak kendaraan dinas menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) yang memanfaatkanya. Walaupun UPTD telah berkoordinasi dan mengirim surat kepada OPD, hingga kini tunggakan pajak kendaraan-kendaraan dinas tersebut belum terbayar.

Pitaimiko menilai hal lain yang menyebabkan tingginya tunggakan pajak yakni karena pemkab mengadakan program lelang kendaraan pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam proses lelang tersebut, terdapat kendaraan dinas yang belum diurus surat-suratnya kepada Samsat sehingga nilai tunggakan terus bertambah.

Dia berharap semua OPD memiliki kesadaran untuk menyelesaikan tunggakan pajak pada kendaraan dinas. Khusus pada kendaraan dinas sepeda motor, dia menyarankan agar mengikuti program pemutihan yang diadakan Pemprov Bengkulu.

Pemutihan itu hanya berlaku pada kendaraan roda dua di bawah 150 cc sepanjang periode Maret hingga Desember 2021.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Seluma Marah Halim. Marah mengimbau OPD lebih proaktif menyelesaikan tunggakan pajak atau melapor kepada Samsat jika terdapat kendaraan dinas yang dilelang atau rusak dan tidak terpakai.

"Itu tanggung jawab masing masing OPD karena anggaran sudah dialokasikan sebelumnya," ujarnya, seperti dilansir bengkuluekspress.com. (kaw)