AMERIKA SERIKAT

Bantu Anak Sekolah, Parlemen Minta Diskon Pajak Makanan

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 13 Februari 2020 | 14:17 WIB
Bantu Anak Sekolah, Parlemen Minta Diskon Pajak Makanan

Ilustrasi.

NASHVILLE, DDTCNews—Parlemen Tennessee, AS, mengusulkan keringanan pajak penjualan negara bagian atas makanan mulai 1 Juni hingga 31 Juli untuk membantu warga menghadapi musim panas.

Anggota Parlemen Tennessee Patsy Hazlewood mengatakan saat ini warga Tennessee harus membayar pajak penjualan negara bagian atas makanan dengan tarif 4%. Menurutnya, tarif tersebut sangat memberatkan warga.

“Saya pikir akan sangat membantu warga, terutama bagi yang hidup di pinggiran, pekerja miskin, dan lainnya. Saya tak bisa memberi mereka uang tunai, tetapi saya pikir [keringanan pajak] ini bisa,” kata Hazlewood, Rabu (12/2/2020).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Keringanan pajak makanan atau ‘Food Tax Holiday’ ini, kata Hazlewood, bisa diterapkan pada Juni dan Juli saat masuk libur sekolah. Pasalnya, kebutuhan makanan yang disediakan di rumah umumnya meningkat saat libur sekolah.

“Kami tahu sejumlah anak-anak kami menerima sarapan dan makan siang di sekolah selama ini. Tetapi, saat libur musim panas, banyak dari anak-anak tidak diberi makan dengan baik,” ujar Hazlewood.

Usulan dari Hazlewood ini direspon positif dari oleh anggota parlemen lainnya. Bahkan ada yang menyarankan untuk membuat usulan kebijakan itu menjadi permanen. Sebab, usulan itu dianggap tepat dan sangat dibutuhkan masyarakat.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

“Ini bukan hanya sepenggal undang-undang. Tetapi cara tepat untuk melayani warga Tennessee. Saya percaya ini adalah mereka butuhkan saat ini, "kata Rick Staples, Anggota Parlemen Tennessee.

Meski begitu, usulan anggota parlemen itu tidak mudah dilaksanakan. Pasalnya, Gubernur Tennessee Bill Lee menilai usulan keringanan pajak makanan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang ada.

Bill Lee menyatakan Food Tax Holiday yang berlaku selama dua bulan akan memakan biaya senilai USD$88 juta, setara dengan Rp1,2 triliun. Menurutnya, angka sebesar itu berpotensi membuat anggaran pemerintah tidak seimbang dan membahayakan obligasi negara.

“Kami terbuka untuk mencari cara yang bijaksana dalam memangkas pajak. Namun, kami percaya menghimpun lebih banyak uang ke dalam kas pemerintah adalah paling efisien dan bertanggung jawab,” ujar Bill dilansir wmcactionnews5.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN