AMERIKA SERIKAT

Bantu Anak Sekolah, Parlemen Minta Diskon Pajak Makanan

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 13 Februari 2020 | 14:17 WIB
Bantu Anak Sekolah, Parlemen Minta Diskon Pajak Makanan

Ilustrasi.

NASHVILLE, DDTCNews—Parlemen Tennessee, AS, mengusulkan keringanan pajak penjualan negara bagian atas makanan mulai 1 Juni hingga 31 Juli untuk membantu warga menghadapi musim panas.

Anggota Parlemen Tennessee Patsy Hazlewood mengatakan saat ini warga Tennessee harus membayar pajak penjualan negara bagian atas makanan dengan tarif 4%. Menurutnya, tarif tersebut sangat memberatkan warga.

“Saya pikir akan sangat membantu warga, terutama bagi yang hidup di pinggiran, pekerja miskin, dan lainnya. Saya tak bisa memberi mereka uang tunai, tetapi saya pikir [keringanan pajak] ini bisa,” kata Hazlewood, Rabu (12/2/2020).

Baca Juga:
Biaya Hidup Makin Mahal, Senator Usul Jasa Listrik-Internet Bebas PPN

Keringanan pajak makanan atau ‘Food Tax Holiday’ ini, kata Hazlewood, bisa diterapkan pada Juni dan Juli saat masuk libur sekolah. Pasalnya, kebutuhan makanan yang disediakan di rumah umumnya meningkat saat libur sekolah.

“Kami tahu sejumlah anak-anak kami menerima sarapan dan makan siang di sekolah selama ini. Tetapi, saat libur musim panas, banyak dari anak-anak tidak diberi makan dengan baik,” ujar Hazlewood.

Usulan dari Hazlewood ini direspon positif dari oleh anggota parlemen lainnya. Bahkan ada yang menyarankan untuk membuat usulan kebijakan itu menjadi permanen. Sebab, usulan itu dianggap tepat dan sangat dibutuhkan masyarakat.

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

“Ini bukan hanya sepenggal undang-undang. Tetapi cara tepat untuk melayani warga Tennessee. Saya percaya ini adalah mereka butuhkan saat ini, "kata Rick Staples, Anggota Parlemen Tennessee.

Meski begitu, usulan anggota parlemen itu tidak mudah dilaksanakan. Pasalnya, Gubernur Tennessee Bill Lee menilai usulan keringanan pajak makanan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang ada.

Bill Lee menyatakan Food Tax Holiday yang berlaku selama dua bulan akan memakan biaya senilai USD$88 juta, setara dengan Rp1,2 triliun. Menurutnya, angka sebesar itu berpotensi membuat anggaran pemerintah tidak seimbang dan membahayakan obligasi negara.

“Kami terbuka untuk mencari cara yang bijaksana dalam memangkas pajak. Namun, kami percaya menghimpun lebih banyak uang ke dalam kas pemerintah adalah paling efisien dan bertanggung jawab,” ujar Bill dilansir wmcactionnews5.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha

Senin, 03 Februari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Airlangga Minta Kendala Coretax Jangan Sampai Ganggu Penerimaan Negara

Senin, 03 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Istri Gabung NPWP dengan Suami, Bagaimana Login Coretax sebagai PIC?