AMERIKA SERIKAT

Bantu Anak Sekolah, Parlemen Minta Diskon Pajak Makanan

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 13 Februari 2020 | 14:17 WIB
Bantu Anak Sekolah, Parlemen Minta Diskon Pajak Makanan

Ilustrasi.

NASHVILLE, DDTCNews—Parlemen Tennessee, AS, mengusulkan keringanan pajak penjualan negara bagian atas makanan mulai 1 Juni hingga 31 Juli untuk membantu warga menghadapi musim panas.

Anggota Parlemen Tennessee Patsy Hazlewood mengatakan saat ini warga Tennessee harus membayar pajak penjualan negara bagian atas makanan dengan tarif 4%. Menurutnya, tarif tersebut sangat memberatkan warga.

“Saya pikir akan sangat membantu warga, terutama bagi yang hidup di pinggiran, pekerja miskin, dan lainnya. Saya tak bisa memberi mereka uang tunai, tetapi saya pikir [keringanan pajak] ini bisa,” kata Hazlewood, Rabu (12/2/2020).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Keringanan pajak makanan atau ‘Food Tax Holiday’ ini, kata Hazlewood, bisa diterapkan pada Juni dan Juli saat masuk libur sekolah. Pasalnya, kebutuhan makanan yang disediakan di rumah umumnya meningkat saat libur sekolah.

“Kami tahu sejumlah anak-anak kami menerima sarapan dan makan siang di sekolah selama ini. Tetapi, saat libur musim panas, banyak dari anak-anak tidak diberi makan dengan baik,” ujar Hazlewood.

Usulan dari Hazlewood ini direspon positif dari oleh anggota parlemen lainnya. Bahkan ada yang menyarankan untuk membuat usulan kebijakan itu menjadi permanen. Sebab, usulan itu dianggap tepat dan sangat dibutuhkan masyarakat.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

“Ini bukan hanya sepenggal undang-undang. Tetapi cara tepat untuk melayani warga Tennessee. Saya percaya ini adalah mereka butuhkan saat ini, "kata Rick Staples, Anggota Parlemen Tennessee.

Meski begitu, usulan anggota parlemen itu tidak mudah dilaksanakan. Pasalnya, Gubernur Tennessee Bill Lee menilai usulan keringanan pajak makanan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang ada.

Bill Lee menyatakan Food Tax Holiday yang berlaku selama dua bulan akan memakan biaya senilai USD$88 juta, setara dengan Rp1,2 triliun. Menurutnya, angka sebesar itu berpotensi membuat anggaran pemerintah tidak seimbang dan membahayakan obligasi negara.

“Kami terbuka untuk mencari cara yang bijaksana dalam memangkas pajak. Namun, kami percaya menghimpun lebih banyak uang ke dalam kas pemerintah adalah paling efisien dan bertanggung jawab,” ujar Bill dilansir wmcactionnews5.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201