PENGAMPUNAN PAJAK

Bank Dunia Apresiasi Tax Amnesty

Redaksi DDTCNews | Selasa, 25 Oktober 2016 | 14:30 WIB
Bank Dunia Apresiasi Tax Amnesty Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves. (Foto: Kemendagri)

JAKARTA, DDTCNews - Risiko fiskal Indonesia telah diminimalkan dengan bergulirnya program pengampunan pajak (tax amnesty). Besarnya dana yang terkumpul menjadi penyebab utamanya, baik melalui uang tebusan, deklarasi, maupun repatriasi.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan periode II program tax amnesty dinilai mampu meningkatkan belanja modal yang akan berdampak positif pada pertumbuhan. Sebagaimana diungkapkan dalam laporan triwulan Bank Dunia untuk Indonesia (Indonesia Economic Quarterly/IEQ).

"Program tax amnesty pada periode I mampu mencapai lebih dari 56% targetnya. Besarnya dana yang masuk memperbaiki tata kelola fiskal dan mereformasi struktural," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/10).

Baca Juga:
Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Tax amnesty telah menurunkan risiko fiskal, tercermin dari sejumlah indikasi yang semakin membaik. Tidak hanya itu, reformasi kebijakan juga telah menekan angka kemiskinan Indonesia.

Rodrigo menambahkan, angka kemiskinan telah mengalami penurunan sekitar 0,4% pada kuartal I tahun 2016. Penurunan ini merupakan penurunan terbesar dalam tiga tahun terakhir.

Tanggapan tepat waktu dari pemerintah dan penyaluran bantuan tunai masyarakat berperan penting dalam mengurangi angka kemiskinan. Sehingga mampu menstabilkan harga beras, operasi pasar oleh Bulog, dan manajemen impor beras.

Baca Juga:
Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Selain itu, ketimpangan yang tengah terjadi di Indonesia menurun senilai 1,1 poin, dari 40,8 menjadi 39,7. Menurutnya, ketimpangan sebesar 39,7 masih terbilang cukup tinggi namun penurunan 1,1 poin merupakan penurunan terbesar sejak krisis Asia pada tahun 1997-1998.

"Besarnya dana yang terkumpul pada program tax amnesty membuat kondisi perekonomian kian membaik. Tentunya diiringi dengan beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk semakin mendorong pertumbuhan Indonesia," tuturnya. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan