SOSIALISASI TAX AMNESTY

Bangun Infrastruktur, Jokowi Butuh Rp4.900 Triliun

Redaksi DDTCNews | Selasa, 09 Agustus 2016 | 16:24 WIB
Bangun Infrastruktur, Jokowi Butuh Rp4.900 Triliun Presiden Jokowi di Sosialisasi Tax Amnesty, Bandung (Foto: Setkab.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah terus menggencarkan pembangunan infrastruktur guna mendukung perekonomian nasional. Walau demikian, persoalan infrastruktur kerap kali mengakibatkan biaya logistik menjadi lebih tinggi, sebagai imbasnya harga barang akan semakin lebih mahal.

Presiden Joko Widodo mengingatkan saat ini biaya logistik di Indonesia mencapai 2,5 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia lantaran infrastruktur dalam negeri belum siap sepenuhnya. Menurutnya, Indonesia harus bisa berkompetisi dengan negara lain.

“Kita membutuhkan Rp4.900 triliun tapi dari APBN kita hanya bisa suplai Rp1.500 triliun dalam 3 tahun, masih kurang Rp3.400 triliun, dari mana sisanya? Ya dari tax amnesty, arus investasi masuk yang kita harapkan dari tax amnesty,” tuturnya saat menghadiri sosialisasi tax amnesty di Bandung, Senin (8/8).

Baca Juga:
Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Presiden menambahkan tax amnesty telah menjadi sentimen positif bagi perekonomian nasional. Pasalnya, sebelum program tax amnesty dimulai pada triwulan I/2016 lalu pertumbuhan ekonomi berada di level 4,94%, setelah tax amnesty mulai berjalan pada Juli 2016 pertumbuhan ekonomi triwulan II/2016 naik menjadi 5,18%.

Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi wajib pajak mengikuti tax amnesty lantaran di tahun 2018 mendatang Indonesia sepakat memberlakukan automatic exchange of information (AEoI) bersama dengan negara-negara lain.

“Tidak ada yang bisa menyembunyikan hartanya, karena semua lembaga keuangan baik dari dalam maupun luar negeri sudah terbuka,” imbuhnya seperti dikutip lama resmi sekretariat kabinet.

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Presiden mengaku telah mengantongi informasi dana warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri, seperti di Hong Kong, Singapura, Swiss dan sebagainya.

Presiden menginginkan dana tersebut bisa kembali pulang kampung ke Indonesia melalui program tax amnesty dan bermanfaat nyata bagi pembangunan Indonesia. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Januari 2025 | 15:35 WIB PENGAMPUNAN PAJAK

Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Sabtu, 23 November 2024 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi

Kamis, 21 November 2024 | 09:36 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Simulator Diperbarui, Belajar Coretax Kini Bisa Pakai Bahasa Indonesia

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP