Bakal Otomatis, Nanti Tak Perlu Lagi Minta Jatah NSFP ke Kantor Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Nantinya, pengusaha kena pajak (PKP) tak perlu lagi mengajukan nomor seri faktur pajak (NSFP) ke kantor pelayanan pajak (KPP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (4/3/2024).

NSFP bakal di-generate secara otomatis ketika PKP membuat faktur pajak. Hal ini akan berlaku ketika pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CTAS) berlaku penuh.

NSFP merupakan nomor seri yang diberikan kepada PKP untuk penomoran faktur pajak. Selama ini, NSFP perlu diajukan oleh PKP menjelang tahun pajak baru dimulai.

"Di coretax, tidak ada lagi minta jatah NSFP [ke KPP] karena nanti begitu Bapak Ibu membuat faktur pajak, nomor serinya ter-generate secara otomatis," kata Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak (DJP) Angga Sukma Dhaniswara.

Kemudian, kompensasi pajak masukan dari suatu masa pajak nantinya bakal langsung terkompensasi ke masa pajak berikutnya.

"Kalau sekarang di Lampiran AB kita bisa memilih. Kita punya kelebihan pembayaran PPN Januari, kita loncat bulan ke Maret misalnya. Ke depan, kompensasi SPT Masa PPN itu hanya boleh dikompensasi ke bulan berikutnya saja," tuturnya.

Selain mengenai NSFP, ada pula ulasan terkait dengan perubahan format pengisian SPT Tahunan, penghitungan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai, wacana pembentukan taxpayer charter, hingga permintaan agar pemerintah mengevaluasi pajak kripto.

Berikut ulasan berita perpajakan selengkapnya.

Restrukturisasi SPT Masa PPN 1111

Tak cuma mengubah mekanisme penerbitan NSFP, implementasi coretax system juga akan merestrukturisasai SPT Masa PPN 1111. Nantinya, lampiran AB pada SPT Masa PPN 1111 akan dihapus dan dilebur ke dalam SPT induk.

"Nanti akan muncul lampiran baru yang mengakomodir terkait dengan pelaporan PPN pemungut lainnya," jelas Angga.

Secara umum, restrukturisasi SPT Masa PPN 1111 dilakukan untuk mengakomodasi beberapa jenis pemungut PPN, seperti pemungut bendahara hingga pemungut PPN PMSE. (DDTCNews)

Urutan dan Format Pengisian SPT Tahunan Bakal Berubah

Masih menyambung soal penerapan coretax system, nantinya urutan pengisian sekaligus format dari SPT Tahunan PPh badan dan SPT Tahunan PPh orang pribadi akan berubah.

Angga mengatakan pengisian SPT akan dimulai dari SPT induk dengan menjawab pertanyaan. Setelah itu, pengisian SPT berlanjut ke lampiran yang dipersyaratkan sesuai dengan jawaban wajib pajak.

"Biasanya kalau kita mengisi SPT Tahunan dari lampiran dulu, baru bergeser ke induk. Di coretax, pengisian dimulai dari induk dulu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan," katanya. (DDTCNews)

Skema Berkesinambungan Tak Ada Lagi

Kini tidak ada lagi perbedaan penghitungan PPh Pasal 21 antara wajib pajak bukan pegawai berkesinambungan dan wajib pajak bukan pegawai yang tidak berkesinambungan.

Contact center DJP menjelaskan bahwa diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023 membuat bukan pegawai tidak lagi dibedakan antara berkesinambungan atau tidak.

“Dalam ketentuan dan aplikasi terbaru, bukan pegawai tidak lagi dibedakan antara berkesinambungan dan tidak. Saat ini, penghitungannya sama sehingga cara inputnya di aplikasi pun sama, yaitu nilai bruto yang dibayarkan,” sebut Kring Pajak. (DDTCNews)

Wacana Pembentukan Taxpayer Charter

Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) mendorong DJP untuk membentuk taxpayer charter.

Taxpayer charter, taxpayer bill of rights, declarations of taxpayer rights, ataupun yang sejenisnya adalah dokumen yang mendefinisikan sekaligus memberikan penegasan terhadap hak wajib pajak ketika berurusan dengan pihak otoritas pajak.

Pembentukan taxpayer charter merupakan salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh Komwasjak berdasarkan pengawasan yang dilakukan sepanjang 2023. (DDTCNews)

Evaluasi Pajak Kripto

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) meminta Kementerian Keuangan agar mengevaluasi penerapan pajak kripto. Sejak Mei 2022, pemerintah mengenakan PPN sebesar 0,11 untuk setiap transaksi kripto di Indonesia dari nilai transaksi pada exchanges yang terdaftar di Bappebti. Pungutan ini juga ditambah PPh sebesar 0,1%.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya menyampaikan penerapan pajak tersebut merupakan konsekuensi dari status kripto yang dianggap sebagai komoditas atau aset.

Untuk itu, seiring dengan peralihan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kemenkeu diharapkan melakukan evaluasi terhadap pajak kripto. (Bisnis Indonesia)

(sap)