Bahlil Sebut Pengesahan PP Soal Insentif Pajak di IKN Bakal Dikebut

NUSA DUA, DDTCNews - Pemerintah menyebut peraturan pemerintah (PP) mengenai kemudahan berusaha di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan segera rampung dalam waktu dekat.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pengesahan PP kemudahan berusaha di IKN saat ini terhambat karena adanya kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20.

"Rancangan PP sebenarnya sudah mau final. Namun, karena 2 minggu terakhir ini semua fokus acara G-20 maka nanti kami balik [ke Jakarta] akan diselesaikan. Pada November ini harus selesai cepat," tuturnya, Kamis (17/11/2022).

Sebagai informasi, PP kemudahan berusaha di IKN yang sedang disiapkan pemerintah akan memuat ketentuan terkait dengan insentif pajak seperti tax holiday, fasilitas PPN, hingga fasilitas kepabeanan dan cukai.

Secara lebih terperinci, ketentuan pajak yang akan tercantum antara lain tax holiday atas penanaman modal, tax holiday atas relokasi kantor, supertax deduction atas kegiatan-kegiatan tertentu, ketentuan kepabeanan dan cukai khusus, ketentuan perpajakan khusus untuk pusat keuangan, dan ketentuan PPN khusus.

Pemerintah sebelumnya menjanjikan pemberian tax holiday selama 30 tahun atas pembangunan infrastruktur umum di IKN senilai Rp50 miliar atau lebih. Lalu, tax holiday selama 20 tahun diberikan kepada investor yang membangun pusat perbelanjaan, kawasan wisata, dan fasilitas MICE.

Kemudian, supertax deduction sebesar maksimal 350% atas biaya penelitian dan pengembangan juga akan diberikan kepada para investor yang melaksanakan kegiatan research and development (R&D) di IKN.

"Saya jamin insentif yang kami tawarkan di IKN adalah insentif yang terbaik di Indonesia," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di hadapan para pelaku usaha yang menghadiri B-20 pada 14 November 2022. (rig)