KERJA SAMA PERPAJAKAN

Bahas Transparansi Pajak, Pertemuan Kedua Asia Initiative Digelar

Redaksi DDTCNews | Rabu, 31 Agustus 2022 | 21:58 WIB
Bahas Transparansi Pajak, Pertemuan Kedua Asia Initiative Digelar

Informasi yang diunggah DJP melalui Twitter.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyelenggarakan pertemuan kedua Asia Initiative.

Acara digelar di Bali pada 31 Agustus 2022 sampai dengan 2 September 2022. Acara ini dihadiri perwakilan dari 14 negara anggota Global Forum dan 5 organisasi internasional, baik secara tatap muka maupun daring.

“Acara ini merupakan agenda high-level meeting dalam rangka membahas prioritas regional Asia di bidang transparansi perpajakan dan exchange of information,” tulis DJP dalam unggahannya di Twitter, Rabu (31/8/2022).

Baca Juga:
Memunculkan Fitur Transparansi Pajak di Platform Online Terintegrasi

DJP mengatakan acara ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, menindaklanjuti First Asia Initiative Meeting dan Asia Initiative Ministerial Meeting and Signing Ceremony. Seperti diketahui, pada 14 Juli 2022, 11 negara menandatangani Deklarasi Bali.

Kesebelas negara yang dimaksud adalah Brunei Darussalam, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Macau, Malaysia, Maladewa, Singapura, dan Thailand. Negara-negara yang tergabung dalam Asia Initiative telah berkomitmen untuk memperkuat pertukaran informasi perpajakan.

Kedua, membahas area kerja yang akan menjadi fokus dan prioritas Asia Initiative. Ketiga, mendiskusikan dan berbagi praktik terbaik mengenai implementasi pertukaran informasi keuangan yang efektif.

Baca Juga:
Bangun Kepatuhan Pajak, Kepastian Bisa Ditukar dengan Transparansi WP

Keempat, mendiskusikan pengalaman penerapan program voluntary disclosure program dengan dukungan exchange of information. Kelima, membahas upaya membangun kerangka beneficial ownership yang efektif.

Keenam, mempromosikan penggunaan exchange of information yang efektif pada administrasi perpajakan di Asia.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam jangka pendek, transparansi pajak yang difasilitasi Asia Initiative memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penerimaan dalam negeri (domestic resource mobilization/DRM).

Secara jangka panjang, Asia Initiative akan berperan dalam upaya perang melawang penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan praktik-praktik perpajakan yang tak dibenarkan (unacceptable tax practices). (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:45 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Memunculkan Fitur Transparansi Pajak di Platform Online Terintegrasi

Selasa, 17 September 2024 | 16:37 WIB KEPATUHAN PAJAK

Bangun Kepatuhan Pajak, Kepastian Bisa Ditukar dengan Transparansi WP

Senin, 19 Agustus 2024 | 17:01 WIB PMK 47/2024

Ada Klausul Antipenghindaran AEOI di PMK 47, DJP Ikuti Peer Review

Jumat, 16 Agustus 2024 | 16:41 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Ditarget Tumbuh 10% Tahun Depan, Ini Langkah DJP

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja