PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Awas Ada Pemutihan Pajak Kendaraan, Paling Lambat 30 September 2020

Dian Kurniati | Sabtu, 04 Juli 2020 | 12:01 WIB
Awas Ada Pemutihan Pajak Kendaraan, Paling Lambat 30 September 2020

Ilustrasi. (Bapenda Kalbar)

PONTIANAK, DDTCNews - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama 3 bulan, mulai 30 Juni hingga 30 September 2020.

Dalam foto yang diunggah akun media sosial Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar, pemutihan pajak kendaraan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 532/Bapenda/2020.

Foto tersebut diunggah dengan deskripsi yang mengajak masyarakat agar memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan. "Yok ke Samsat. Manfaatkan program penghapusan denda pajak," bunyi unggahan akun @bapenda_prov.kalbar, dikutip Kamis (2/7/2020).

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Program pemutihan pajak kendaraan tersebut meliputi penghapusan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor, serta bebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.

Wajib pajak yang berminat memanfaatkan program pemutihan tersebut diminta langsung mendatangi kantor Samsat terdekat. Jika wajib pajak memiliki pertanyaan mengenai program pemutihan itu, dapat langsung menyampaikannya pada akun media sosial Samsat di masing-masing kota.

Melalui media sosial pula, akun Bapenda Kalbar menyampaikan pesan mengenai pajak kendaraan yang terkumpul akan digunakan untuk membangun daerah. "Pajak kendaraan bermotor Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Yok bayar pajak," bunyi unggahan itu.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji pernah menyebut nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayahnya mencapai lebih dari Rp1 triliun. Nilai itu berasal dari tunggakan pajak pada 686.069 unit sepeda motor dan 53.674 mobil.

Orang nomor satu di Kalbar tersebut mengancam akan melakukan tindakan paksa jika wajib pajak tetap nekat tak membayar. "Sanksinya kena denda pajak dan bisa sampai kena penyitaan kalau tidak mau membayar," ujarnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN