Atur Meterai Dalam Bentuk Lain, Sri Mulyani Terbitkan PMK

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menerbitkan aturan turunan dari UU No.10/2020 tentang Bea Meterai melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 4/2021.

PMK No. 4/2021 menjadi landasan hukum untuk tata cara terkait pembayaran bea meterai, ciri umum dan ciri khusus meterai tempel dan meterai dalam bentuk lain. Selain itu, beleid juga mengatur terkait penentuan keabsahan meterai dan pemeteraian kemudian.

"Dokumen yang terutang bea meterai dikenakan bea meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000," tulis Pasal 2 ayat (2) PMK No.4/2021 dikutip Kamis (28/1/2021).

Beleid tersebut mengatur meterai terbagi dalam dua jenis yakni berupa meterai tempel dan meterai dalam bentuk lain. Untuk meterai dalam bentuk lain, otoritas membaginya dalam 3 kelompok meterai yakni meterai teraan, meterai komputerisasi dan meterai percetakan.

PMK No.4/2021 Pasal 7 menyebutkan meterai teraan hanya digunakan untuk pembayaran bea meterai oleh pihak yang terutang. Penggunaan meterai teraan ini hanya bisa digunakan jika telah memperoleh izin tertulis dari Dirjen Pajak untuk membuat meterai teraan.

Syarat izin dari Dirjen Pajak juga berlaku untuk penggunaan jenis meterai komputerisasi. DJP menerangkan salah satu unsur yang harus dipenuhi dari penggunaan meterai komputerisasi adalah memiliki tulisan 'Bea Meterai Lunas' dan memiliki angka yang menunjukan tarif bea meterai.

Lalu, untuk penggunaan meterai percetakan dilakukan dengan menggunakan teknologi percetakan pada dokumen yang terutang bea meterai. Penggunaan meterai percetakan ini diperuntukan bagi jenis dokumen tertentu yakni berupa cek dan bilyet giro.

"Pembubuhan Meterai yang dibuat dengan menggunakan teknologi percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dalam rangka pemungutan bea meterai atas dokumen berupa cek dan bilyet giro," bunyi Pasal 11 ayat (2) PMK No.4/2021.

Pelaksanaan pemungutan meterai percetakan wajib memiliki 4 unsur yang dapat diidentifikasi. Keempat unsur tersebut meliputi tulisan 'Meterai Percetakan', logo Kementerian Keuangan, angka yang menunjukan tarif bea meterai dan nama pembuat meterai. (rig)