Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai perubahan iklim dapat menjadi masalah yang sama besarnya dengan pandemi Covid-19 pada masa mendatang.

Menkeu mengatakan semua negara perlu bekerja sama untuk mengatasi isu perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbon. Dalam hal ini, Indonesia memiliki sejumlah instrumen untuk menekan emisi, termasuk melalui insentif perpajakan.

"Kementerian Keuangan menggunakan instrumen kami seperti perpajakan dalam rangka mendorong dan mendukung agenda climate change. Insentif pajak diberikan terutama untuk mendukung ekonomi rendah karbon," katanya dalam ESG Capital Market Summit 2021, Selasa (27/7/2021).

Sri Mulyani menjelaskan perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi semua negara di dunia. Apabila suhu bumi meningkat, artinya tidak akan ada satu negara pun yang dapat menghindari dampaknya.

Pembangunan infrastruktur yang mendorong mobilitas masyarakat juga dapat berdampak pada peningkatan konsumsi energi sehingga tekanan terhadap sumber daya alam menjadi semakin nyata. Jika kerusakan lingkungan terus berlanjut, negara-negara miskin berpotensi mengalami dampak yang lebih berat ketimbang negara maju dan berkembang.

Menurut Sri Mulyani, saat ini negara-negara di dunia tengah berupaya memberikan kontribusi dalam penurunan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius. Dalam prosesnya, ia membandingkan upaya penurunan emisi yang mirip dengan pengendalian pandemi Covid-19.

Semua negara telah menggunakan berbagai sumber daya untuk menurunkan emisi karbon, baik dari sisi fiskal maupun kebijakan lain. Misal Indonesia, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk mendukung upaya penurunan emisi karbon.

Insentif tersebut meliputi pemberian tax allowance dan tax holiday untuk investasi energi baru dan terbarukan. Pemerintah juga memberikan pembebasan PPnBM atas pembelian kendaraan listrik untuk mendorong masyarakat menggunakan kendaraan ramah lingkungan.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan menerapkan pajak karbon sebagai instrumen untuk menetapkan tarif atas emisi karbon (carbon pricing). Rencana tersebut sudah masuk dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sedang dibahas bersama DPR.

Selain itu, pemerintah mengimplementasikan kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging/CBT) melalui APBN dan APBD. Dari sisi pembiayaan, terdapat inovasi Global Green Sukuk untuk mendanai program penanganan lingkungan.

"Kami juga sedang mengembangkan climate change fiscal framework untuk memperkuat strategi keuangan yang sifatnya berkelanjutan dalam rangka mencapai SDGs dan mencapai komtimen dalam turunkan emisi karbon," ujarnya. (rig)