AMERIKA SERIKAT

Atasi Perubahan Iklim, Ini Kebijakan Pajak yang Bakal Diambil Menkeu

Muhamad Wildan | Jumat, 23 April 2021 | 13:15 WIB
Atasi Perubahan Iklim, Ini Kebijakan Pajak yang Bakal Diambil Menkeu

Menteri Keuangan AS Janet Yellen. (foto: U.S. Department of The Treasury)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Guna mengatasi masalah perubahan iklim, Menteri Keuangan AS Janet Yellen menilai pendekatan holistik penting untuk dilakukan, termasuk melalui kebijakan pajak.

Menurut Yellen, AS selama dikepalai Donald Trump cenderung kurang partisipatif dalam memitigasi perubahan iklim global. Namun, lanjutnya, AS di bawah kepemimpinan Joe Biden akan kembali turut aktif dalam pencegahan perubahan iklim dan global warming.

Pemerintah AS sudah menyiapkan beberapa kebijakan pajak yang akan digunakan ke depannya antara lain pemberian insentif kredit pajak pada investasi-investasi tertentu dan penghapusan subsidi pajak atas bahan bakar energi fosil.

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

"Untuk mendorong terciptanya energi listrik yang bersih, kami berencana memberikan kredit pajak sebagai insentif atas investasi pembangunan jaringan listrik sebesar paling tidak 20 gigawatt," kata Yellen seperti dilansir thehill.com, Jumat (23/4/2021).

Keringanan pajak yang diberikan atas konsumsi BBM dan bahan bakar berbasis fosil lainnya juga akan dicabut. Menurut menkeu, keringanan tersebut telah menimbulkan biaya hingga US$4 miliar atau Rp58,15 triliun per tahun.

Dia menilai keringanan pajak tersebut justru mendorong konsumsi BBM yang tinggi di masyarakat. Tak hanya itu, kualitas udara dan air bersih di AS juga makin menurun akibat kebijakan pro-energi fosil yang diterapkan selama bertahun-tahun.

Baca Juga:
Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Melalui kebijakan pajak yang mendorong teknologi ramah lingkungan dan kebijakan-kebijakan lainnya, AS menargetkan bisa menjadi negara yang sepenuhnya bebas karbon pada 2035. Rencana ini tertuang dalam inisiatif Clean Energy Standard.

Untuk menciptakan infrastruktur dan perekonomian yang ramah lingkungan, Yellen mengatakan AS memerlukan dana US$2,5 triliun. Nanti, kebutuhan dana tersebut akan didanai tak hanya dari APBN, tetapi juga dari swasta.

"Secara teoritis, sesungguhnya tidak terlalu sulit untuk mendorong aliran modal ke sektor yang ramah lingkungan. Permintaan investor atas jenis-jenis investasi yang ramah lingkungan seperti green bonds dan sustainable assets terus meningkat dari tahun ke tahun," tutur Yellen. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI