INGGRIS

Atasi Penghindaran Pajak, Draf Kedua RUU Keuangan Dirilis

Redaksi DDTCNews | Rabu, 13 September 2017 | 16:43 WIB
Atasi Penghindaran Pajak, Draf Kedua RUU Keuangan Dirilis

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris telah menerbitkan draf proposal kedua dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan 2017 pada Jumat (8/9). Usulan yang diajukan dalam proposal kedua ini merupakan turunan dari RUU Keuangan yang diterbitkan sebelum pemilihan umum yang berlangsung pada 8 Juni 2017.

Sekretaris Keuangan Inggris Mel Stride mengatakan draf kedua ini akan fokus dalam mencegah perusahaan dan individu menggunakan struktur pajak yang rumit yang bertujuan untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

“Sistem pajak yang adil merupakan bagian penting dari rencana kita untuk membangun masyarakat yang lebih adil,” pungkasnya, Jumat (8/9).

Baca Juga:
Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Isi proposal kedua dari RUU Keuangan 2017 meliputi:

  • Revisi mengenai aturan pembatasan biaya bunga perusahaan yang dapat dibebankan sebagai pengurang pajak maksimal 30%.
  • Penetapan denda bagi wajib pajak yang terbukti menggunakan skema penghindaran pajak.
  • Mengubah sistem perpajakan bagi penduduk
  • Mengurangi ambang batas status non-domisili dari 17 tahun menjadi 15 tahun.
  • Pengurangan tunjangan dividen dari £5.000 menjadi £2.000 mulai April 2018.
  • Membatasi perbedaan perlakuan pajak antara yang bekerja melalui perusahaan sendiri, dan yang bekerja sebagai karyawan atau wiraswasta.
  • Pengurangan tunjangan kontribusi tahunan (Money Purchase Annual Allowance/MPAA) dari £10.000 menjadi £4.000. Perubahan ini dimaksudkan untuk membatasi sejauh mana orang dapat memperbarui tabungan pensiun mereka untuk mendapatkan keringanan pajak tambahan.
  • Pengungkapan penghindaran pajak (Disclosure of Tax Avoidance Scheme/DOTAS) yang berlaku untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak tidak langsung, termasuk pajak premi asuransi, yang semula akan berlaku mulai 1 September 2017, diubah menjadi 1 Januari 2018.

Direktur Kebijakan Pajak Chartered Institute of Taxation (CIOT) John Cullinane mengatakan isi proposal kedua dari RUU Keuangan tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan. Secara mayoritas, usulan dari proposal kedua terhadap condong terhadap perubahan aturan perpajakan.

RUU Keuangan 2017, dilansir dalam tax-news.com, diperkirakan akan diundangkan oleh Parlemen sebelum masa pehentian sidang (reses) yakni Desember 2017.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 08 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Minggu, 08 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Menkeu Thailand Usulkan Tarif PPN Dinaikkan dan PPh Dipangkas

Jumat, 06 Desember 2024 | 14:21 WIB UNIVERSITAS BUNDA MULIA

Mahasiswa Jangan Ketinggalan Update Soal Reformasi Pajak Internasional

Kamis, 28 November 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Tax Ratio, Ini Deretan Rekomendasi OECD untuk Indonesia

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?