PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Asyik, Pemutihan PKB dan BBNKB Diperpanjang Sampai 30 Juni 2021

Redaksi DDTCNews | Selasa, 29 Desember 2020 | 14:53 WIB
Asyik, Pemutihan PKB dan BBNKB Diperpanjang Sampai 30 Juni 2021

Ilustrasi. (Foto: DDTCNews)

YOGYAKARTA, DDTCNews - Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memutuskan untuk memperpanjang pemutihan denda administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sampai pertengahan tahun depan.

Kabid Anggaran Pendapatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gamal Suwantoro mengatakan program insentif pemutihan denda PKB dan BBNKB diperpanjang dari yang semula berakhir pada 31 Desember 2020 menjadi 30 Juni 2021.

Dia menyatakan landasan hukum perpanjangan periode insentif pajak diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No.101/2020. "Untuk masyarakat silahkan manfaatkan kesempatan ini sekarang juga," katanya dikutip Selasa (29/12/2020).

Baca Juga:
Khusus Agustus! Ada Pembebasan Denda Pajak Kendaraan di Jogja

Gamal menjabarkan dengan perpanjangan periode pemutihan denda administrasi PKB dan BBNKB terdiri dari 2 insentif. Pertama, pemprov menghapus denda administrasi berupa kenaikan 25% dan bunga 2% dari pokok tunggakan PKB dan BBNKB per bulan.

Kedua, menghapus sanksi denda bunga pokok pajak 1 bulan untuk pendaftaran kendaraan baru yang tidak melampirkan dokumen pembelian bermeterai.

Dia menerangkan total pembebasan denda yang sudah diberikan pemprov sampai dengan Desember 2020 sudah mencapai Rp58 miliar. Fasilitas ini sudah dimanfaatkan oleh 366.495 unit kendaraan yang terdaftar di DIY.

Baca Juga:
Perkuat Penegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Kunjungi Kantor Polda

"Unit kendaraan yang dibebaskan dari bulan April 2020 ada 23.454 unit, Mei 27.504 unit, Juni 54.143 unit, Juli 47.594 unit, Agustus 40.584 unit, September 47.336 unit, Oktober 33.067 unit, November 45.174 dan Desember 47.539," terangnya seperti dilansir krjogja.com.

Sebagai informasi, insentif pemutihan denda PKB dan BBNKB ini sejatinya sudah selesai pada Agustus 2020. Program tersebut diberikan Pemprov DIY pada periode April sampai dengan Agustus 2020.

Pemerintah kemudian memperpanjang insentif pajak berupa bebas sanksi administratif PKB dan BBNKB selama satu bulan sampai dengan akhir September 2020.

Selanjutnya, insentif tersebut kembali diperpanjang pemerintah sampai dengan penghujung tahun fiskal 2020. Melalui pembaruan beleid, insentif PKB dan BBNKB masih berlaku sampai dengan 30 Juni 2021. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 02 Agustus 2024 | 15:30 WIB PROVINSI DI YOGYAKARTA

Khusus Agustus! Ada Pembebasan Denda Pajak Kendaraan di Jogja

Senin, 08 Juli 2024 | 14:30 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Perkuat Penegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Kunjungi Kantor Polda

Senin, 13 Mei 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Gandeng Tax Center UKDW, DJP Edukasi Masyarakat soal TER PPh Pasal 21

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN