PEREKONOMIAN INDONESIA

Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 2021 Dipatok 5%, Ini Strategi Sri Mulyani

Dian Kurniati | Rabu, 30 September 2020 | 09:38 WIB
Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 2021 Dipatok 5%, Ini Strategi Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba untuk mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Kendati efek pandemi Covid-19 masih akan ada, pemerintah mematok asumsi pertumbuhan ekonomi kembali pada kisaran 5,0% pada 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai tren pemulihan ekonomi ekonomi akan mulai terlihat pada kuartal III dan IV/2020. Namun, pemerintah tetap akan melakukan sejumlah strategi untuk mencapai target pertumbuhan pada tahun depan.

"Kami proyeksikan ekonomi pada kisaran 5,0%. Ini suatu pemulihan yang harus diupayakan dan dijaga melalui berbagai kebijakan, termasuk kebijakan APBN," katanya melalui konferensi video, Selasa (30/9/2020).

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Faktor yang berpengaruh tahun depan adalah penanganan pandemi virus Corona yang mencakup pengendalian penyakit dan ketersediaan vaksin. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memproduksi vaksin tersebut, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan perusahaan internasional.

Sri Mulyani menyebut rencana produksi vaksin secara massal dapat mengurangi ketidakpastian pada akhir 2020 dan awal 2021. Jika vaksin telah ditemukan dan vaksinasi secara luas dilakukan, dia meyakini pertumbuhan ekonomi akan segera terakselerasi.

Secara bersamaan, pertumbuhan ekonomi akan didukung ekspansi fiskal lewat keberlanjutan program pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi permintaan, pemerintah melakukan penguatan bantuan sosial, termasuk bantuan langsung tunai. Dari sisi penawaran, fokusnya tetap pada pemberian insentif pajak serta bantuan kredit dan penjaminan bagi UMKM dan korporasi.

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Sri Mulyani menambahkan pemerintah juga tetap akan melanjutkan reformasi untuk mendukung produktivitas, daya saing, dan iklim investasi melalui omnibus law Cipta Kerja, reformasi anggaran, serta lembaga pengelola investasi.

"Terakhir, pertumbuhan ekonomi global yang membaik akan menjadi faktor positif meski masih penuh ketidakpastian," ujarnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani kembali mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dari semula -1,1% hingga positif 0,2% menjadi -1,7% hingga -0,6%. Khusus kuartal III/2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi akan berkisar -2,9% hingga -1% atau masuk zona resesi karena pada kuartal sebelumnya ekonomi terkontraksi -5,32%. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari